Bisnis.com, JAKARTA—Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terus dipercepat persiapannya supaya bisa segera beroperasi secara komersial pada tahun ini. Sebelumnya, KEK ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun lalu.
Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan KEK di Aceh, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membentuk administrator KEK Arun. Saat ini, administrator ini telah mendapatkan limpahan kewenangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di bidang perizinan.
Pembentukan administrator ini merupakan syarat kelengkapan kelembagaan dan SDM yang harus dipenuhi sebelum beroperasi.
“Kewenangan dari BKPM dan Kementerian Perdagangan akan dilimpahkan ke administrator KEK Arun pada akhir Februari 2018,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/2/2018).
Sebanyak empat lembaga pelaku konsorsium pengelola KEK Arun, yaitu PT Pertamina, PT Pelindo I, PT Pupuk Iskandar Muda, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh juga telah membentuk badan usaha pengelola dan pembangun (BUPP) yang bernama PT Patriot Nusantara Aceh (Patna) yang bertugas membangun dan mengelola kawasan ini. Badan usaha ini telah resmi berkantor di kawasan eks kilang Arun.
Irwandi juga melaporkan bahwa seluruh lahan di KEK Arun seluas 2.622 hektare telah tersertifikasi. Di dalam kawasan ini, terdapat juga lahan milik Pertamina, Pelindo I, PT Kertas Kratf Aceh, PT Asean Aceh Fertilizer, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Dia memerinci dari total lahan seluas 2.622 hektare, seluas 906,32 hektare merupakan lahan kosong yang dimiliki PT Arun seluas 540 hektare, Pertamina seluas 81 hektare, Pelindo I seluas 17,82 hektare, Pupuk Iskandar Muda seluas 126,5 hektare, Kertas Kraft Aceh seluas 50 hektare, dan Asean Aceh Fertilizer seluas 91 hektare.
Lahan eks PT Arun yang dikelola oleh LMAN juga telah mendapatkan persetujuan untuk dimasukkan ke wilayah KEK Arun melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S283/MK.06/2016 dan Surat Direktur LMAN Nomor S297/LMAN/2016. “Dengan status lahan yang tidak bermasalah, investasi di KEK Arun Lhokseumawe bisa segera dimulai,” katanya.
Irwandi juga menyebutkan, pihaknya masih perlu melakukan berbagai langkah percepatan di lapangan, seperti penyerahan kewenangan pengelolaan lahan dan aset kepada Patna sehingga investor langsung dapat berhubungan dalam satu atap. Dia juga mendorong percepatan penyertaan modal dari Pertamina dan Pelindo I kepada Patna supaya dapat bergerak lebih cepat.
Selain itu, pembahasan lebih lanjut terkait kerja sama lahan yang dikelola PIM dengan Patna sehingga menjadi satu kawasan di bawah pengelolaan BUPP juga akan terus dilakukan bersama dengan percepatan penyelesaian rencana bisnis KEK Arun oleh konsultan internasional.
“Kami ingin Kemenkeu melakukan sosialisasi lebih detail terkait fasilitas dan insentif di KEK Arun serta perhatian khusus dari pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
