Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian saat ini tengah menyusun langkah guna optimalisasi pemanfaatan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE yang ditujukan bagi industri kecil dan menengah (IKM).
Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan fasilitas KITE bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan IKM sehingga diharapkan dapat memacu produktivitas serta daya saingnya.
“Fasilitas yang diberikan melalui KITE IKM yaitu pembebasan bea masuk serta tidak dipungut PPn dan PPnBM atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor,” ujarnya dalam keterangan resmi, (8/2/2018).
Dalam implementasi pemanfaatan fasilitas KITE, tutur Gati, masih terdapat kendala seperti IKM belum bisa memenuhi kriteria kewajiban untuk mengekspor produk jadi minimal 75% dari bahan baku yang diimpor.
Selain itu, para pebisnis kecil dan menengah tersebut juga dinilai kesulitan dalam hal teknis terkait pengisian formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). “IKM juga belum mempunyai database dan jaringan pemasok bahan bakuuntuk melakukan impor langsung,” imbuh Gati.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, terdapat 42 IKM yang telah mendapatkan KITE, dengan dominasi IKM furnitur serta IKM kerajinan tembaga dan kuningan.
Baca Juga
Gati mengungkapkan, pihaknya telah mengevaluasi salah satu implementasi KITE yang dimanfaatkan oleh IKM Inducomp Dewata yang bergerak dalam usahakomponen elektronik yang memiliki basis ekspor ekspor Hungaria, Jerman, dan Swiss.
“Setelah memanfaatkan fasilitas KITE sejak tahun 2017, Inducomp Dewata telah menghemat biaya pembebasan PPn/PPnBM sekitar Rp400 juta,” ujarnya. Tidak hanya itu, pendapatan persahaan tersebut naik menjadi Rp10 miliar pada 2017 dari sebelumnya Rp8 miliar pada 2016.
Gati meyakini, optimalisasi fasilitas KITE IKM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri nasional. Pada 2018, Kemenperin telah mematok pertumbuhan sektor industri sebesar 5,67%. “Berdasarkan data kontribusi output sektor IKM 2017, target pertumbuhan sektor IKM pada 2018 sekitar 5,7% sampai 6,1%,” ucapnya.
Sementara itu, kontribusi ekspor nonmigas telah menyumbang 90,67% dari total ekspor pada 2017 dengan partisipasi sektor industri sebesar 74,10%. Ekspor industri pengolahan mengalami kenaikan yang signifikan pada periode 2016 hingga 2017 sebesar 13,14%, dari sebelumnya sebesar US$110,5 miliar menjadi US$125,0 miliar.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor IKM dalam rangka penguatan struktur industri nasional.
“Kami melakukan fasilitasi peningkatan kemampuan terhadap 43 sentra IKM, yang meliputisentra IKM pangan, barang dari kayu dan furnitur,sentra IKMkimia, sandang, aneka dan kerajinan, serta sentra IKM logam, mesin, elektronika dan alat angkut,” tuturnya beberapa waktu lalu.
Airlangga menambahkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap IKM, antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pemodalan Nasional Madani (PNM).
Di samping itu, Kemenperin semakin gencar memacu pengembangan IKM nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart IKM yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar melalui online atau internet marketing. Kegiatan strategis ini dilakukan secara kerjasama dengan marketplace dalam negeri.
“Program tersebut merupakan langkah Kemenperin dalam menghadapi era Industry4.0,” kata Airlangga. Hingga saat ini, lebih dari 1.700 pelaku IKM dalam negeri telah mengikuti workshop e-Smart IKM. Pada 2016, IKM mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 10 juta orang.
