Bisnis.com, PADANG-- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait soal pembentukan Badan Otorita Labuan Bajo pada hari ini, Kamis (8/2/2018).
“Dari 10 destinasi prioritas, 4 KEK [kawasan ekonomi khusus pariwisata] akan segera kita selesaikan. Kami akan rapat koordinasi mengenai badan otorita Labuan Bajo,” ujarnya.
Bisnis memperoleh informasi agenda Luhut pada hari ini, diantaranya pada pk. 17.00 WIB, menggelar rapat koordinasi tentang pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo di Kantor Maritim.
Seperti diketahui, pemerintah segera mematangkan proses pembentukan Badan Otorita Labuan Bajo yang masih menunggu payung hukum berupa peraturan presiden yang akan terbit dalam waktu dekat.
Nantinya Badan Otorita akan bertugas mengembangkan kawasan seluas lebih dari 300 hektare menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kementerian Pariwisata Hiramsyah S. Thaib menjelaskan, penyusunan substansi perpres tersebut telah rampung, dan tinggal menunggu penandatanganan Presiden Joko Widodo.
“Ini sudah selesai proses sirkular menteri-menteri. Tinggal menunggu tanda tangan presiden,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia menjelaskan, nantinya Badan Otorita Labuan Bajo memiliki dua fungsi, yaitu fungsi otoritatif pengembangan kawasan 8 kabupaten Labuan Bajo dan seluruh Flores, serta fungsi koordinatif yaitu penyusunan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) dengan lintas kementerian/lembaga terkait.
Selain itu, lembaga tersebut juga bertugas mengundang investor strategis yang akan terlibat dalam pengembangan kaawasan. Oleh karena itu, dia mengatakan proses penyusunan RITPT pariwisata tersebut berjalan simultan dengan pencarian investor strategis.
“Intinya akan menciptakan Nusa Dua kedua dan ketiga. Jangka menengah dalam dua-tiga tahun ke depan akan bertransformasi menjadi KEK supaya bisa mengundang investasi asing,” ungkapnya.
Dia menambahkan, setelah Labuan Bajo pihaknya juga akan membentuk Badan Otorita Bromo Tengger Semeru dan Wakatobi. Sementara untuk Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, pemerintah tengah mengkaji pembentukan Badan Restorasi.
Hiramsyah menyatakan, dampak dari pembentukan Badan Otorita untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional baru akan dirasakan pada jangka menengah dan panjang. Adapun hingga 2019, dia memperkirakan kontribusi wisatawan mancanegara masih akan sangat tergantung pada Bali, Jakarta dan Kepulauan Riau.
