Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan yang diadakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan beberapa produsen batu bara untuk membahas usulan penerapan harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri belum membuahkan hasil.
Presiden Direktur Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir mengatakan pembicaraan belum mengerucut pada skema harga khusus secara detail. Adapun, Menteri ESDM Ignasius Jonan akan kembali mengundang PLN dan produsen pada pekan depan.
"Intinya positif dalam arti kata kita semua ingin mencarikan solusi lah. Cuman memang faktor-faktornya gak mudah karena kita ada komponen royalti, pajak, ada bagian pemerintah daerah juga. Tapi spiritnya kami sangat paham, untuk mencarikan solusi," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Senin (5/2/2018).
Terkait usulan mengenai harga khusus, dia mengungkapkan ada banyak alternatif yang menjadi opsi. Namun, belum ada titik temu untuk memilih salah satu opsi tersebut.
"Alternatifnya banyak sampai PAk Menteri bilang "Pokoknya rundingin dulu deh". Kita spiritnya sama dengan PLN, cuma kita lagi cari solusi. Rumusannya gak gampang," katanya.
Adapun dari total produski Adaro yang berada di kisaran 52 juta ton-56 juta ton per tahun, sekitar 25% dipasok untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Pasokan untuk PLTU mendominasi dengan kisaran 23%.
Seperti diketahui, sejak tahun lalu PLN mengusulkan agar harga batu bara untuk PLTU dalam negeri menggunakan skema khusus. Hal itu untuk mengantisipasi tingginya harga batu bara.
Perusahaan pelat merah tersebut sempat mengusulkan skema cost plus margin.
Namun, Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai skema cost plus margin untuk menentukan harga jual batu bara sudah usang.
Menurutnya, skema tersebut tidak mendorong produsen dan pembeli batu bara untuk lebih meningkatkan efisiensinya. Bahkan, patokan cost atau ongkos produksinya rawan dipermainkan.
