Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya isu mengenai penetapan harga khusus untuk batu bara yang dijual ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri sebenarnya bukan hal yang baru.
Namun, karena kenaikan batu bara sangat signifikan dalam satu tahun terakhir, kajian mengenai harga khusus tersebut kian mencuat.
Adapun wacana tersebut berawal dari ketidaknyamanan PT PLN (Persero) dengan harga batu bara yang bergerak secara fluktuatif. Seperti diketahui, sejak semester II/2016, harga emas hitam tersebut terus melenggang mendekati level US$100 per ton.
Sementara itu, porsi batu bara dalam bauran energi primer PLN mencapai kisaran 60%. Alhasil, kenaikan harga batu bara berpotensi membebani PLN di bagian hulu.
Usulan untuk menggunakan skema cost plus margin kemudian digaungkan PLN pada tahun lalu.
Saat ini skema tersebut hanya digunakan pada penjualan batu bara untuk PLTU mulut tambang. Margin-nya sesuai kesepakatan antara penambang dan pengembang listrik dengan batasan antara 15%-25%.
Namun, Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai skema cost plus margin untuk menentukan harga jual batu bara sudah usang.
Menurutnya, skema tersebut tidak mendorong produsen dan pembeli batu bara untuk lebih meningkatkan efisiensinya. Bahkan, patokan cost atau ongkos produksinya rawan dipermainkan.
Akhirnya, sambil menunggu PLN melakukan kajian untuk mengajukan skema selain cost plus margin, Kementerian ESDM sempat menyatakan kajian pun dilakukan di internal kementerian.
Bahkan, diperkirakan kajiannya selesai pada awal tahun ini. Namun, sampai sekarang belum ada keputusan mengenai hal tersebut.
