Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih mengkaji skema alternatif pengaturan harga batu bara untuk pembangkit listrik.
Sebelumnya, PLN sempat mengajukan pengaturan harga menggunakan skema cost plus margin, tetapi ditolak Menteri ESDM Ignasius Jonan karena dinilai sudah usang.
Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan alternatif lain di luar skema cost plus margin. Alternatif lain masih terus dikaji untuk mendapatkan biaya produksi yang murah.
"Masih dikaji, [skema] belum dapat kami. Kami serahkan [keputusan] kepada pemerintah," ujar Iwan ketika dihubungi Bisnis, Kamis (1/2/2018).
Kendati belum ditemukan alternatif lain, Iwan menilai skema penetapan batas atas dan batas bawah untuk harga batu bara dalam negeri
(domestic market obligation/DMO) dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan.
Menurutnya, skema penetapan batas atas dan bawah dapat menolong PLN untuk menghindari fluktuasi harga batu bara global yang luar biasa. Dengan skema tersebut beban biaya PLN tidak akan banyak mengalami pergerakan.
"Salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, yang penting tidak membuat biaya PLN bergejolak. Karena tarif [batubara] bergejolak ini bisa lebih meredam," kata Iwan.
Sementara itu, guna mencegah kenaikan tarif listrik, PLN meminta kepada Presiden Joko Widodo agar ada arahan untuk menurunkan harga DMO hingga US$60 per metrik ton.
Langkah tersebut menurut PLN perlu dilakukan mengingat sekitar 60% produksi listrik PLN berasal dari batu bara sehingga fluktuasi harga baru bara sangat berpengaruh bagi kinerja perseroan.
