Bisnis.com, JAKARTA – Pada tahun ini, pemerintah mulai melaksanakan program dana desa ke sektor padat karya atau Cash for Work, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada November 2017. Lantas, apa saja kriteria pelaksanaanya?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Senin (29/1/2018), kriteria pelaksanaan itu yakni; pertama, maksimal lima kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.
Kedua, memperhatikan besaran upah, seperti besaran yang setara dengan upah buruh tani, upah yang dibayarkan minimal 30% dari pekerjaan fisik, dan upah yang dibayarkan secara harian atau mingguan.
Ketiga, melihat cakupan kegiatan yang diperluas, mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, hingga pemeliharaan. Keempat, dilakukan tidak bersamaan dengan masa panen.
Kelima, keberlanjutan program selama setahun. Keenam, mengoptimalkan peran pendamping desa. Adapun, sasaran masyarakat dari program ini a.l. penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, penerima program keluarga harapan (PKH), dan stunting.
Seperti diketahui, untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, pemerintah telah melakukan sinergi antarkementerian dan lembaga terkait.
Sinergi itu dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.140-8698/2017, No.954/KMK.07/2017, No.116/2017, No.01/SKB/M.PPN/12/2017.
