Bisnis.com, JAKARTA - Idrus Marham baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pekerjaan menanti, salah satunya pengelolaan dana bantuan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan.
Dalam APBN 2018, dana untuk Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp34 triliun. Pemerintah mengganggarkan Rp30,8 triliun untuk dua jenis program bantuan bagi warga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah berencana menambah jumlah kepesertaan PKH dari 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2017 menjadi 10 juta pada 2018. Kemensos akan menyalurkan dana sekitar Rp5 triliun.
Sementara itu, anggaran bantuan program BPNT atau kartu pangan bertambah menjadi Rp13,5 triliun karena ada perubahan skema pemberian beras sejahtera (rastra). Khusus untuk rastra, akan disalurkan untuk 1,2 juta keluarga miskin yang tidak mendapatkan BPNT.
BPNT akan disalurkan melalui e-warong lewat kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI). Adapun rastra akan disalurkan melalui Perum Bulog.
Idrus Marham diminta dapat memisahkan kepentingan politik dalam pengelolaan dana bantuan sosial tahun ini agar penyaluran terebut berjalan efektif. Idrus harus mampu mengesampingkan jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, jika bekerja sebagai menteri.
Direktur Institute for Development of Economics and Financial Enni Sri Hartati mengatakan jabatan Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar berpotensi membuat penyaluran bansos tidak efektif. Menurutnya, Idrus harus mampu memberikan garansi bahwa bansos bisa steril dari kepentingan partai politik.
Penyaluran bantuan untuk kesejahteraan tersebut perlu dimonitor mengingat tahun ini ada momen Pilkada serentak dan Pemilu Presiden pada 2019.
“Kalau Idrus Marham tidak bisa memisahkan kepentingan politik dalam penyaluran bansos, tentu penyaluran bansos tidak efektif. Penyaluran bansos harus efektif karena ini menyangkut kehidupan masyarakat miskin atau tidak mampu,” ujarnya saat dihbungi Bisnis, Rabu, (17/1/2018).
Secara terpisah, Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menyatakan pekerjaan rumah yang dimiliki Kemensos sekarang adalah memastikan dana bansos bisa sampai ke penerima yang seharusnya. "Apakah Mensos baru bisa langsung tune in? Ini tantangan besar karena banyak program pengentasan kemiskinan," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan menurunkan jumlah penduduk miskin hanya 9,5%-10% dari total penduduk Indonesia. Saat ini, penduduk miskin berjumlah 27,77 juta orang atau sekitar 10,64% dari total penduduk Indonesia.
Sementara itu, tingkat ketimpangan (gini ratio) diharapkan mampu turun menjadi 0,38 dari saat ini 0,384. Tingkat pengangguran pun diharapkan turun ke kisaran 5%-5,3% dari posisi saat ini yang sebesar 5,4%.
