Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa rencana impor beras yang dilakukan pemerintah untuk mengisi stok nasional akan dilakukan oleh Perum Bulog, bukan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Wapres mengatakan dirinya telah meminta Kementerian Perdagangan meluruskan terkait dengan impor tersebut sejak Jumat, (12/1/2018) dan memastikan bahwa pemenuhan stok beras nasional hanya akan dilakukan oleh Perum Bulog.
“Perlu saya luruskan juga, yang mengimpor itu Bulog, bukan PPI. Sejak Jumat saya sudah suruh koreksi [Kementerian Perdagangan] itu. Harus Bulog,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Senin (15/1/2018).
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres Nomor 5/2015 dinyatakan bahwa tugas impor dalam upaya menjaga stabilitas harga adalah Perum Bulog.
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/2018 yang terbit minggu lalu juga disebutkan bahwa impor beras untuk keperluan umum dilakukan oleh Bulog, sementara itu untuk keperluan lain dilakukan oleh BUMN yang mendapatkan persetujuan impor beras dari menteri.
Namun, Kemendag malah mengeluarkan izin impor 500.000 ton kepada BUMN PPI yang akan menyediakan beras berkebutuhan khusus, bukan kebutuhan umum (medium) yang saat ini tengah dibutuhkan untuk mengisi stok nasional.
Kemendag berargumen bahwa beras berkebutuhan khusus tersebut nantinya akan dijual dengan harga beras medium sehingga diharapkan akan menekan harga.
Wapres JK juga menegaskan bahwa impor sebanyak 500.000 ton tersebut dilakukan untuk mengisi stok nasional yang dinilai sudah masuk “dibawah standar minimal” yakni satu juta ton. Terakhir, Bulog menyatakan stok beras di gudangnya minggu lalu sudah menyentuh angka 900.000 ton.
“Untuk nasional, Bulog harus punya cadangan diatas sejuta ton, itu rumusannya. kita tidak boleh berspekulasi. Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok. Kalau sudah dibawah sejuta, impor,” ujar Wapres.
