Dua Tahun Tak Impor Beras, Bawang Pun Diekspor ke 6 Negara

Bisnis.com, JAKARTA – Selama dua tahun (2016 dan 2017), Indonesia –yang awalnya salah satu negara pengimpor beras—  mampu berswasembada pangan utama itu menyusul bagusnya produksi beras di Tanah Air. Bahkan bawang kini diekspor ke enam negara

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman  saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja nasional Kementan di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (15/1/2018). Salah satu capaian membanggakan yang dilakukan pemerintah saat ini, kata dia,  adalah tidak adanya impor beras medium selama periode 2016-2017.

"Kami ingin sampaikan beberapa capaian-capaian per hari ini. Kita, pada 2016  dan 2017 tidak mengimpor beras medium," katanya.

Bukan hanya beras. Menurut Amran,  hal itu juga terjadi pada komoditas bawang dan jagung yang kini sudah tidak lagi diimpor. Ia mengklaim tadinya Indonesia mengimpor 3,6 juta ton jagung, senilai Rp12 triliun.

Namun, ia mengatakan kini Indonesia bahkan akan mulai mengekspor jagung.

"Ini sejarah baru bagi Republik Indonesia. Ada beberapa negara yang tanya apa yang dilakukan Indonesia sehingga impor jagung dapat dihentikan dengan cepat. Saya bilang, yang dilakukan hanya kerja, kerja, kerja," katanya.

Begitu pula dengan bawang merah yang diklaimnya sudah tidak lagi diimpor.

Ia mengklaim Indonesia bahkan telah mampu mengekspor bawang merah kepada enam negara. "Bawang merah 2014 impor, hari ini kita ekspor ke enam negara," ujarnya.

Ada pun untuk capaian 2018, Amran tidak banyak berkomentar. Terlebih awal tahun ini sudah ada kebijakan impor beras khusus sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam.

Ia mengaku akan melakukan yang terbaik meski penyelesaian masalah pangan harus dilakukan satu per satu per komoditas.

"Kita doakan yang terbaik. Yang jelas, produksi jagung, bawang, kita dulu impor sekarang (kita) pengekspor. Beras alhamdulillah dua tahun terakhir tidak impor," katanya.

Rapat kerja nasional Kementerian Pertanian dihadiri sekitar 1.700 peserta yang terdiri atas pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kementan, perwakilan sejumlah kementerian/lembaga terkait hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, danrem, serta dandim.