Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan sejumlah penyebab yang memicu terjadinya berbagai persoalan beras di Tanah Air.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarkawi Rauf mengatakan, salah satu penyebab permasalahan beras saat ini adalah sistem distribusi.
“Sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (15/1/2018).
Untuk memperbaiki masalah distribusi, menurut dia, banyak cara yang bisa ditempuh. Penyederhanaan rantai distribusi melalui korporatisasi petani, salah satunya, bisa dipilih. Selain itu, juga bisa dengan mengadopsi sistem pemasaran dalam jaringan sehingga petani bisa langsung menjual berasnya ke konsumen.
Tak hanya menyelesaikan masalah di hilir, diperlukan juga perbaikan di hulu seperti meningkatkan efisiensi kegiatan dan juga memperbaiki tata niaga beras yang adil bagi petani, pedagang, dan konsumen.
Di sisi lain, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian juga menjadi masalah lainnya.
“Perlu dilakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama dengan perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan,” jelas Syarkawi.
Tidak sampai di situ, peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras juga menjadi perhatian.
Bulog bersama Kementerian Perdagangan, sambungnya, bisa mengembangkan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional. Beberapa wilayah yang cocok untuk pengembangan pasar induk beras yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara.
“Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional,” tutur Syarkawi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
