Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) mengimpor 500.000 ton beras melanggar Peraturan Presiden 48/2016.
Pemerintah memutuskan impor beras dengan total volume sampai dengan 500.000 ton, yang semula dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), akan dilakukan oleh Perum Bulog dalam bentuk beras umum.
"Karena mandat untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah, dalam Peraturan Presiden 48/2016, adalah Bulog. Jelas tidak ada ditambahkan yang lain-lain," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2018).
Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan Bulog melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras.
"Impor beras yang tadinya direncanakan melalui pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan dihentikan. Pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres 48/2016," ujar Darmin.
Ia mengatakan pelaksanaan impor tersebut harus segera dilaksanakan. Darmin meminta Bulog untuk segera bergerak sehingga impor bisa datang sesegera mungkin.
Baca Juga
"Kami hanya akan memungkinkan mandat pada bulog untuk melakukan impor itu. Sebagai catatan, 500.000 ton beras bisa 20 kapal. Maka tidak mungkin sekaligus, atau bertahap sampai paling lambat pertengahan Februari 2018. Kalau harga belum bergerak turun, kami teruskan sampai akhir Februari," kata Darmin.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, mengatakan pihaknya akan melaksanakan proses impor secara baik dan benar, yaitu mulai dari proses administrasi awal hingga barang sampai.
"Kesempatan saya untuk mempercepat barang datang adalah di proses administrasi sekaligus negosiasi. Saya belum mempunyai hubungan dengan mereka secara khusus, namun Bulog berupaya mencapai target jumlah, waktu, dan kualitas harga seusai standar ukuran," ucap dia.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita penugasan impor beras langsung kepada Perum Bulog akan dipakai untuk keperluan cadangan.
Enggartiasto mengatakan pihaknya akan mendukung proses administrasi untuk impor supaya beras bisa sampai lebih cepat sesuai arahan Menko Perekonomian.
"Prosesnya akan kami 'speed up' tanpa mengabaikan dan melanggar ketentuan yang lain. Dengan demikian maka tidak akan ada kekhawatiran terjadi kekurangan stok, ini akan jalan dan pengisian pasokan juga akan tersedia," ucap dia.
.JPG?w=300&h=221)
