Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berencana menyalurkan dana bergulir Rp 1,2 triliun.
Sejak 2006 hingga 31 Desember 2017, LPDB-KUMKM tercatat menyalurkan sekitar Rp8,5 triliun dengan rincian 51,1% di sektor perdagangan; 27,5% sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; 10,2% jasa; 4% industri pengolahan; 2,5% usaha bangunan; dan sisanya sektor pertambangan, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, dan keuangan.
“Alokasi penyaluran sekitar 70% berada di Pulau Jawa dan sektor perdagangan umumnya ada di Pulau Jawa. Kami ingin menurunkan porsi perdagangan dari akumulasi semula 51,11% menjadi 35%-40%,” kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo di Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Dia melihat prospek pertumbuhan sektor perdagangan dan lainnya di luar Pulau Jawa umumnya belum tersentuh lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Untuk itu, dia akan memaksimalkan peran mitra LPDB-KUMKM yakni Jamkrindo, Jamkrida, dan perbankan yang berada di daerah.
Adapun, alokasi target penyaluran dana bergulir senilai Rp1,2 triliun mencakup pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam Rp120 miliar, koperasi sektor riil Rp120 miliar, lembaga keuangan bank dan nonbank Rp240 miliar, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (termasuk wirausaha pemula) Rp360 miliar.
Secara umum, Braman cukup optimistis penyaluran pada tahun ini bakal mencapai target karena LPDB-KUMKM telah menyiapkan sejumlah langkah strategis antara lain perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), infrastruktur unit layanan, infrastruktur IT, hingga sumber daya manusia.
“Pada akhir tahun ini, kami mencanangkan paradigm baru yakni untuk menjadi lembaga yang inklusif dan terbuka bagi semua pihak. Kami juga mengobah pola bisnis yang dulu lebih menempatkan perusahaan penjaminan di ujung, saat ini mereka [penjaminan] berada di proses terdepan dalam menyeleksi debitur,” tukasnya.
Tak hanya itu, LPDB-KUMKM juga bekerjasama dengan seluruh Dinas Koperasi yang berada di 12 provinsi untuk memperkuat koordinasi dalam penyeleksian dan penyaluran dana bergulir. Melalui rekomendasi dinas tersebut, LPDB-KUMKM bisa bergerak secara cepat dan efisien dalam menjangkau calon debitur.
“Kami juga memiliki satuan tugas [satgas] di lima provinsi yang akan bergerak bersama dengan perusahaan penjaminan. Satgas inilah yang akan ditunjuk sebagai unit layanan LPDB-KUMKM di daerah karena kami tidak boleh memiliki cabang di daerah,” jelasnya.
TEKNOLOGI
Guna mencapai target penyaluran Rp1,2 triliun atau naik dari realisasi tahun lalu senilai Rp793,9 miliar, LPDB-KUMKM akan melakukan inovasi di bidang teknologi. Salah satunya dengan membangun Core Micro Financing System (CMFS) yang bisa membuat proses penyaluran lebih efisien.
Jadi, melalui teknologi itu, LPDB-KUMKM bisa mengetahui realisasi penyaluran dana secara real time. Dari sisi debitur, mereka dimungkinkan untuk mengurus proses pencairan tersebut dengan bantuan teknologi tanpa harus datang ke lokasi bank terdekat.
Untuk itu, LPDB-KUMKM berencana membuat financial technology (Fintech). Namun, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memberikan izin, maka saat ini lembaga ini akan menggandeng vendor fintech untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Kami sedang menjajaki mitra kami, sementara ini masih menunggu rekomendasi OJK terkait vendornya. Fintech ini juga berhubungan dengan program pengembangan kewirausahaan baru,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya sedang menyusun perjanjian kerja sama (PKS) dengan calon vendor. Substansi PKS dinilainya sangat penting agar jangan sampai ada pengenaan beban biaya lebih dari 10%.
