Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menyetop upaya pengeboman dan penenggelaman kapal asing.
Menurut Wapres, sebaiknya sektor perikanan kembali dipikirkan untuk meningkatkan produksi dan ekspor perikanan serta mengeratkan hubungan diplomatik dengan negara tetangga yang mengendur.
Wapres mengakui ada beberapa negara yang melakukan protes diplomatik dan kerenggangan hubungan dengan sejumlah negara terhadap kebijakan Menteri Susi tersebut.
“Jadi pendapat pemerintah cukuplah karena ini juga menyangkut hubungan-hubungan kita dengan negara lain. Namun, tetap pada aspek hukumnya, tetap ditahan,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/1/2018).
Wapres mengatakan opsi selain pembakaran dan penenggelaman kapal bisa diambil, misalnya dilelang sehingga lebih menguntungkan negara karena akan bekontribusi pada penerimaan negara.
Selain itu, Wapres juga mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan banyak kapal penangkap ikan. Dibandingkan dengan melakukan pembelian atau pengadaan kapal yang membuang anggaran negara, seharusnya kapal-kapal yang saat ini tidak beroperasi karena berbenturan kebijakan deregistrasi kapal eks asing dapat diarahkan untuk kembali efektif sehingga dapat mendukung penerimaan negara.
Baca Juga
Bicara Pencurian Ikan di Manado, Presiden Jokowi Puji Menteri Susi
Menteri Susi Pudjiastuti Digelari Doktor Kehormatan, Ini Pesannya
“Karena kita butuh kapal. Ekspor perikanan, ikan tangkap kita sekarang ini turun. Sementara saat ini banyak kapal nganggur di Bitung, Bali dan Tual itu, sehingga diselesaikan lah,” jelasnya.
Lagipula, merujuk pada UU Perikanan No.45/2009, Wapres mengatakan penenggelaman bukanlah opsi mutlak untuk memberikan hukuman kepada kapal asing yang melanggar aturan kelautan dalam negeri.
Pada pasal 69 ayat 4 dinyatakan penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kata “dapat” menegaskan pembakaran atau penenggelaman tersebut bersifat tidak wajib.
“Pak Luhut mengatakan, jangan dibom-bom lagi, itu tidak ada dalam UU yang begituan. Itu hanya cara kita untuk berikan hukuman. Dalam UU tidak ada yang mengharuskan untuk dibakar,” jelasnya.
Dia menyebutkan, “Jadi tidak benar jika ada UU yang menyebutkan kapal yang ditahan itu harus dibakar.”
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menyetop aksi pembakaran dan penenggelaman kapal di sepanjang 2018.
“Semua orang sudah tahu negeri kita tegas. Kalau memang ada, nanti bukan tidak mungkin ditenggelamkan, suatu ketika bisa saja kalau ada pelanggaran khusus tapi tidak seperti sekarang. Sekarang bicara soal produksi," kata Luhut belum lama ini.
