Pemerintah Perbarui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan menjalin kerjasama dengan Program Pangan Dunia PBB (World Food Programme/WFP) guna pembaruan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Pembaruan data meliputi indikator ketahanan pangan yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga.
Azizah Nur Alfi | 28 November 2017 17:07 WIB
Petugas merapikan barang dagangan di pasar perkulakan atau pusat penjualan langsung komoditas pangan JakGrosir di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Jumat (8/9). - ANTARA/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Ketahanan Pangan menjalin kerjasama dengan Program Pangan Dunia PBB (World Food Programme/WFP) guna pembaruan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Pembaruan data meliputi indikator ketahanan pangan yang menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga.

Kerjasama dalam kurun waktu 2017-2020 ini, ditunjukkan dalam penandatanganan project document yang dituangkan dalam proposal bersama berjudul Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan serta Program, di Kantor Kementerian Pertanian pada Selasa (28/11/2017).

Peta ketahanan dan kerentanan pangan digunakan oleh kementerian/lembaga dan organisasi lainnya untuk menentukan kebijakan dan target intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi.

Representative and Country Director WFP untuk Indonesia Anthea Webb mengapresiasi gerakan masif pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan sehingga dua pertiga rumah tangga mampu mengakses pangan sehat. "Fokus lain yang harus dilanjutkan yakni isu stunting[tinggi badan kurang]," kata dia.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyampaikan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang ada saat ini merupakan hasil pemetaan 2015. Pembaruan peta ini sekaligus untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan dengan populasi stunting tinggi.

Pada 2018, pemerintah akan intervensi di 100 kabupaten dan 1.000 desa melalui rumah pangan lestari dan desa mandiri pangan. Sedikitnya ada 2.300 rumah pangan lestari dan 18 provinsi untuk desa mandiri pangan pada 2016.

"BKP akan intervensi sepertiga rumah tangga yang belum mampu mengakses pangan berkualitas melalui rumah pangan lestari dan desa mandiri pangan," imbuh dia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pangan

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top