BREAKING flash NEWS
flash white The Fed Kerek Suku Bunga 9 Kali dalam Setahun, Apa Selanjutnya? flash white The Fed Kerek Suku Bunga 9 Kali dalam Setahun, Apa Selanjutnya? flash white The Fed Naikkan Suku Bunga 0,25 Persen, Level Tertinggi sejak 2007 flash white AS, Inggris, Australia Vs China Adu Kekuatan Militer di Indo Pasifik flash white Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 1444, Awal Puasa Jatuh Pada Kamis 23 Maret 2023 flash white Untung-Rugi Buruh jika UU Cipta Kerja Diberlakukan flash white Pemerintah Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Kurang dari 30 Hari Lagi flash white Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU, Buruh Ancam Mogok Nasional flash white Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra Dibebastugaskan Akibat Istri Doyan Flexing
Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv
EKONOMI
  1. Home
  2. Ekonomi & bisnis
  3. Agribisnis

Peternak Minta Impor Daging Kerbau Disetop

Dewan Peternak Nasional Rakyat Nasional (Depernas) menyampaikan sejumlah tuntutannya pada Hari Peternak Rakyat Nasional yang diperingati pada 28 November. Diantaranya, pemerintah diminta menghentikan impor daging kerbau dari India.
Azizah Nur Alfi
Azizah Nur Alfi - Bisnis.com 28 November 2017  |  10:04 WIB
Peternak Minta Impor Daging Kerbau Disetop
Ilustrasi kerbau - pertanian.go.id
Bagikan   
Facebook
Twitter
WhatsApp
Linkedin
Telegram
Tautan Tersalin

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Peternak Nasional Rakyat Nasional (Depernas) menyampaikan sejumlah tuntutannya pada Hari Peternak Rakyat Nasional yang diperingati pada 28 November. Diantaranya, pemerintah diminta menghentikan impor daging kerbau dari India. 

Dalam keterangan resminya, Ketua Dewan Peternak Rakyat Nasional Teguh Boediyana mengatakan pemerintah diminta segera menghentikan impor daging kerbau dari India karena menganggu usaha peternakan sapi rakyat. Selain itu, berpotensi masukanya penyakit mulut dan kuku. 

Depernas tetap memperjuangkan pembatalan PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, melalui lembaga Mahkamah Agung. Tuntutan pembatalan ini karena PP tersebut bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. 
 
Pembenahan data peternakan menjadi persoalan yang mendesak, sehingga lebih akurat dan akuntabel. "Pemerintah perlu lebih mengedepankan kepentingan peternak rakyat dalam program pembangunan peternakan yang disusun," kata dia, Selasa (28/11/2017). 
 
Selain itu, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur industri perunggasan, khususnya ayam ras, agar dapat terwujud kondisi iklim perunggasan yang berkeadilan. Melalui Perpres tersebut memberi kesempatan tumbuhnya peternak rakyat, serta membatasi dominasi perusahaan integrator. 
 
Pemerintah juga dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang persusuan nasional, serta memberikan prioritas pengembangan peternakan sapi perah di dalam negeri. Impor susu sebesar 80% dari kebutuhan susu nasional merupakan indikasi bahwa usaha peternakan sapi perah rakyat pada posisi yang mengkhawatirkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

peternakan DAGING KERBAU
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani
Bagikan   
Facebook
Twitter
WhatsApp
Linkedin
Telegram
Tautan Tersalin
Konten Premium
Nasib Rapor Portofolio Jumbo Lo Kheng Hong 2023 Kala IHSG Panas Dingin

Nasib Rapor Portofolio Jumbo Lo Kheng Hon ...
Aktifnya Akulaku di Tubuh Bank Digital BBYB

Aktifnya Akulaku di Tubuh Bank Digital BBYB
Kiprah Bank Digital Afiliasi Anthoni Salim di Filipina

Kiprah Bank Digital Afiliasi Anthoni Sali ...
Lihat lainnya ≫

Artikel Terkait



Berita Terkini

Berita Lainnya   loadmore

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top