Bisnis.com, JAKARTA—Sistem lelang pengadaan obat di Jaminan Kesehatan yang memilih pemenang berdasarkan harga obat termurah dapat berisiko menurunkan kualitas.
Direktur Produksi Produk Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Togi Hutadjulu menyatakan harga acuan pada lelang pengadaan obat merujuk kepada harga perkiraan sendiri (HPS) sebagai acuan tertinggi. Peserta tender umumnya menyanggupi nilai di bawah HPS untuk memenangkan kontrak.
“Dan menurut penelitian, beberapa produk obat tidak memenuhi syarat. Ini yang mesti kita perhatikan, menjaga kriteria obat tidak bisa dengan menggunakan pendekatan harga,” ujarnya.
Togi menyatakan institusinya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan simplifikasi registrasi obat. Menurutnya, pengubahan sistem sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Hanya saja, institusinya menyetujui gagasan untuk memperketat kriteria dasar bagi pabrikan farmasi yang ingin terdaftar sebagai peserta lelang pengadaan obat. Beberapa di antaranya seperti standar track record, performa, dan komitmen pengiriman.
“Intinya jangan sampai pemenang tender sudah tidak deliver secara on time, lalu akhirnya menghalalkan toll manufacturing kepada perusahaan lain. Itu mesti dicegah untuk memastikan konsistensi formulasi dalam produksi obat,” ujarnya.
Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat sebanyak 15.205 jenis obat terdaftar yang beredar di seluruh Indonesia. Sebanyak 83,03% di antaranya merupakan obat dengan merek dagang tertentu. Sementara itu, sisanya sebanyak 16,97% merupakan obat generik. “Tapi dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan obat generik semakin pesat,” ujarnya.
Produsen farmasi yang beroperasi di Indonesia terdiri atas sebanyak 209 persahaan. Sebanyak 80% di antaranya merupakan perusahaan lokal dan sisanya merupakan perusahaan multinasional.
”Obat generik umumnya diproduksi lokal. Untuk new entity products umumnya masih impor karena memang belum bisa diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.
