Bisnis.com, JAKARTA—Pabrikan berharap pemerintah dapat merombak sistem pengadaan obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional.
Wakil Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Ferry Soetikno mengatakan perbaikan mendesak dilakukan untuk tahapan perencanaan dan lelang pengadaan obat.
Pemerintah diharapkan mulai memperbaiki akurasi permintaan dalam penyusunan rencana kebutuhan obat setiap tahun. Ini karena estimasi pemerintah kerap tidak akurat dengan angka kebutuhan.
“Itu juga yang akhirnya menyebabkan beberapa obat tertentu under stock, tetapi pada obat obat lain banyak juga yang overstock. Perencanaan dan lelang masih kurang baik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Pebisnis farmasi juga menyoroti sistem lelang pengadaan obat yang perlu diperbaiki. Menurutnya, pemerintah kerap menggulirkan lelang pengadaan obat pada awal tahun berjalan.
Pelaksanaan lelang seperti itu menyebabkan pabrikan baru merealisasikan kontak pengadaan pada awal kuartal kedua. Akibatnya, tidak jarang fasilitas kesehatan merasakan kekosongan stok obat pada permulaan tahun. “Lelang pengadaan obat mestinya bisa mulai dijalankan sejak akhir tahun,” ujarnya.
Di samping itu, sistem lelang pengadaan obat program JKN hanya memungkinkan pemenang tunggal pada setiap kategori obat. Hal itu dapat menyebabkan kelangkaan obat tatkala pemenang tender gagal memenuhi permintaan pemerintah.
“Kalau negara menggantungkan satu kategori obat pada satu supplier saja, bisa memunculkan resiko gagal supply. "Mestinya lelang memungkinkan multiple winners untuk memastikan ketersediaan obat,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
