Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Karya (Persero), berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait agar pembebasan lahan Seksi I jalan tol Medan- Binjai dapat segera terselesaikan pada Desember 2017, sehingga ruas tersebut sepenuhnya terhubung pada kuartal IV/2018.
Saat ini, dari rencana pembangunan jalan tol Medan-Binjai Seksi I Tanjungmulia-Helvetia sepanjang 6,27 km, masih ada sekitar 3,6 km lahan yang belum berhasil untuk dibebaskan.
Jalan tol Medan-Binjai memiliki panjang sekitar 16,72 km, terbagi atas tiga Seksi yakni Seksi I (Tanjungmulia-Helvetia, 6,27 km), Seksi II (Helvetia-Semayang, 6,17 km) dan Seksi 3 (Semayang-Binjai, 4,27 km). Adapun Seksi 2 dan Seksi 3 jalan tol ini telah beroperasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017.
“Hasil peninjauan tadi dibahas bagaimana mempercepat proses penyelesaian Seksi I yang terkendala pembebasan lahan di daerah Tanjungmulia. Kami mengikuti proses ini, kami berkepentingan agar makin cepat makin baik supaya rencana pembangunan jalan tol sesuai asumsi semula,” kata Kepala Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero), M. Rizal Sutjipto, ketika ditemui Bisnis.com, Senin (6/11) petang di Medan.
Rizal menjelaskan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait, khususnya pemerintah daerah agar pada saat eksekusi nantinya ada proses persiapan secara komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
Dia mengakui permasalahan pembebasan lahan di daerah Tanjungmulia cukup kompleks, tetapi perseroan berharap proses tersebut tidak timbul gejolak sosial. Setidaknya ada 378 kepala keluarga (KK) yang mendirikan bangunan rumah di atas lahan, maupun menggarap lahan yang seharusnya dibebaskan untuk jalan tol tersebut.
“Ada yang menggarap lahan atau menduduki lahan sekian puluh tahun di atas tanah yang bersertifikat, tetapi sertifikat itu digugat oleh Kesultanan Deli. Permasalahannya cukup kompleks. Harapannya kalau sesuai undang-undang, proses pengadilan sudah ditempuh bisa proses konsinyasi di pengadilan,” papar Rizal.
Menurut dia, perseroan akan menyelesaikan pembebasan lahan tersebut secara bertahap dengan menggunakan pendekatan yang baik. Perseroan tengah memproses pembayaran kepada sekitar 80 KK yang sudah bersedia untuk melepaskan lahan di daerah Tanjungmulia.
“Siapa yang bersedia [membebaskan lahan] kami prioritaskan untuk dibayar, kami sendiri punya kepentingan harus membayar karena dana talangan itu ada batas waktunya selama 2 tahun dan Desember 2017 ini berakhir,” ujar Rizal.
Untuk itu, Rizal mengharapkan dukungan masyarakat dan seluruh pihak terkait guna mempercepat proses pembebasan lahan Seksi I jalan tol Medan-Binjai, dan berharap upaya tersebut tidak dihambat oleh spekulan atau pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.
“Kami inginnya lahan segera dibebaskan sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai segera. Pemerintah sudah memposisikan ingin mencari titik tengah, supaya semua bisa mendukung, dan kepentingan orang banyak itu segala-galanya,” tukas Rizal.
Apabila masalah pembebasan lahan di Tanjungmulia ini dapat diselesaikan, menurut Rizal, jalan tol Medan- Binjai diperkirakan sudah terhubung secara keseluruhan pada Oktober atau November tahun depan. Dia menegaskan jalan tol ini dibangun untuk membangkitkan ekonomi Sumatra, khususnya di Sumatra Utara, sehingga kontribusi daerah ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat.
“Dibangunnya jalan tol ini akan membantu penyelesaian konektivitas tiga arah yakni Tanjung Morawa, terus ke arah Belawan dan kanan ke Bandara Kualanamu dan menuju ke Tebing Tinggi. Biaya logistik akan turun, ekonomi berkembang dan daya saing meningkat,” jelas Rizal.
