Bisnis.com, JAKARTA - Tren kontribusi nilai tambah industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan dari 22.04% pada 2010 menjadi 20.51% pada 2016.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengakui industri manufaktur pada tahun lalu memang mengalami penurunan. Namun penurunan tersebut seiring dengan penurunan industri manufaktur di negara-negara lainnya di mana kontribusi dari negara-negara lain mengalami penurunan yang lebih besar dari Indonesia dengan rata-rata 9%.
Oleh karena itu, peringkat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain cenderung meningkat. “Dari 15 negara manufaktur dunia, Indonesia itu rankingnya nomor 4, persentase terhadap PDB-nya itu 22%,” katanya, Rabu (1/11/2017).
Sementara itu, Bank Dunia melaporkan dalam EoDB 2018, Indonesia melakukan banyak perbaikan khususnya di tujuh indikator yakni simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik, efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha, transparansi data kredit, penguatan perlindungan terhadap investor minoritas, perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau dan perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.
Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang paling melakukan reformasi kemudahan berusaha selama 15 tahun terakhir. Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari pada tahun 2004.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis online serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menjelaskan bahwa perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi.
Dalam hal ini, dia menuturkan peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, dia menegaskan jika pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah.
Selain itu, pihaknya juga akan menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan serta melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri.