Bisnis.com, JAKARTA—Pebisnis makanan dan minuman berharap pemerintah tidak menerbitkan berbagai kebijakan jangka pendek yang menghambat akses terhadap pasokan bahan baku.
“Terus terang banyak sekali aturan yang sifatnya adhoc dan berjangka pendek. Kalau sudah begitu industri kami yang terkena dampak, bahan baku sulit dan mendorong lebih banyak impor produk jadi,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia Adhi S Lukman di Kementerian Perindustrian, Senin (30/10/2017).
Beberapa regulasi yang akses bahan baku industri makanan minuman adalah aturan terkait importasi garam, gula, susu. Di samping itu, pabrikan makanan minuman kian merasa terancam dengan usulan pengenaan bea masuk antidumping pada produk polyethylene terephthalate (PET).
Pengenaan BMAD, ujarnya, bukan hanya meningkatkan biaya pokok produksi dari pengemasan makanan minuman. Kebijakan tersebut dapat mendorong semakin banyak pebisnis makanan minuman mengimpor produk jadi.
“Kalau PET sampai terkena bea masuk antidumping, industri makanan minuman semakin berat. Nantinya semakin banyak yang memilih impor produk jadi daripada memproduksi di dalam negeri,” ujarnya.
Menurutnya, pabrikan makanan minuman cenderung menggunakan pengemasan botol berbasis PET karena produk tersebut relatif efisien ketimbang penggunaan kemasan kaleng. PET juga memungkinkan daya simpan yang lebih lama ketimbang produk pengemasan lain.
“Kalau sampai PET dikenakan BMAD, dampaknya luar biasa sekali. Packaging cost meningkat dan pengaruhnya rata-rata sampai 15% terhadap harga akhir,” ujarnya.
Adhi menyatakan ketergantungan terhadap polyethylene terephthalate impor cukup tinggi lantaran pasokan di dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan industri. Umumnya, pabrikan mengimpor produk pengemasan tersebut dari Malaysia, Thailand, dan China.
“Di dalam negeri memang ada, tapi terbatas. Akhirnya sebagian besar bergantung impor,” ujarnya.
Adhi memproyeksikan pertumbuhan industri makanan minuman kembali terkoreksi pada akhir tahun ini. Sebab tren penjualan produk makanan minuman belum juga memperlihatkan laju penguatan selepas Lebaran lalu.
“Kelihatannya tahun ini enggak akan tinggi, mungkin sampai akhir tahun bahkan hanya sekitar 6%,” ujarnya.
Pesimisme tersebut sejalan dengan tren penurunan performa penjualan ritel tiga kuartal pertama tahun ini. “Tidak mungkin kinerja ritel turun tapi kita naik. Terus terang kami was-was, perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi,” ujarnya.
