Bisnis.com, JAKARTA—Alokasi cetak sawah pada 2018 turun dibandingkan dengan 2017 karena dinilai tidak optimal menaikkan angka produksi.
Pada RAPBN 2018, Kementerian Pertanian mengalokasikan cetak sawah seluas 12.000 ha dengan anggaran Rp220,5 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran cetak sawah pada 2017 yang mencapai Rp1,18 triliun untuk 72.033 ha. Adapun, pagu anggaran cetak sawah 2016 Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono menyampaikan cetak sawah membutuhkan tiga kali masa panen untuk memperoleh hasil produksi yang optimal. Disamping itu, cetak sawah juga menyerap anggaran besar.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan sub optimal. Kategori lahan suboptimal diantaranya adalah lahan kering, lahan rawa lebak, dan lahan pasang surut.
Pemerintah mengalokasikan Rp287,3 miliar pada RAPBN 2018 untuk optimasi lahan sub optimal 60.000 ha. Harapannya, optimasi lahan dapat menggantikan program cetak sawah yang berkurang guna meningkatkan produksi.
“Dibanding cetak sawah, unit costnya lebih tinggi. Sehingga dialihkan untuk dimanfaatkan ke optimasi lahan agar lebih efisien,” kata dia usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR, pekan lalu.
Kementerian Pertanian mencatat biaya cetak sawah di hampir seluruh provinsi sekitar Rp16 juta per ha, sedangkan di Maluku dan Papua sekita Rp19 juta per ha. Biaya cetak sawah di Maluku dan Papua lebih tinggi karena karakteristik lahan dan kerapatan vegetasi yang berbeda dari di Jawa.
Adapun, realisasi anggaran cetak sawah sampai Agustus 2017 sebesar Rp339 miliar atau 28,7% dari pagu anggaran cetak sawah 2017 sebesar Rp1,18 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
