Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Biaya Regasifikasi Belum Perlu Diatur

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan saat ini biaya regasifikasi belum perlu diatur kendati pihaknya tengah mengatur harga gas hilir

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan saat ini biaya regasifikasi belum perlu diatur kendati pihaknya tengah mengatur harga gas hilir.

Menurutnya, ongkos pengubahan dari fasa cair ke gas atau regasifikasi belum perlu diatur. D

alam kunjungannya ke Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat, dia menyebut harga regasifikasi belum diperlukan karena biaya regas salah satunya milik Nusantara Regas pun masih cukup murah.

Saat ini, menurut Arcandra, harga regas US$0,8 per MMBtu tergolong murah.

"Sekarang ongkos regas yang ada di sini cukup ke depan ini cukup murah," ujarnya Kamis, (19/10/2017) sore.

Dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), biaya regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Indonesia dari empat fasilitas yang beroperasi menyentuh US$3 per MMBtu.

Tiga fasilitas yakni FSRU Jawa Barat, FSRU Lampung dan Bali biaya regasifikasinya US$3 per MMBtu. Sementara itu, di Arun di kisaran US$1,5 per MMBtu.

Sebelumnya, Direktur Bahan Bakar Minyak dan Gas PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Chairani Rachmatullah mengatakan untuk penyediaan gas pembangkit berikutnya, setelah adanya Peraturan Menteri No.45/2017 ini, penggunaan LNG akan semakin sulit.

Pasalnya, empat terminal penerimaan LNG yang sekarang ada saat ini belum beroperasi secara efisien sehingga biaya regasifikasi tinggi.

Dengan demikian, sulit untuk menggunakan LNG dengan formula 14,5% dari ICP yang sudah memasukkan faktor biaya regasifikasi juga distribusi ke plant gate.

Empat fasilitas regasifikasi yang saat ini beroperasi yakni di Benoa, Bali (milik PT Pembangkitan Jawa Bali) berkapasitas 50 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd); di Lampung (milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk berkapasitas 240 MMscfd; Arun, Aceh (milik Pertamina) serta di Jawa Barat (milik Nusantara Regas) dengan kapasitas 400 MMscfd.

"Kalau LNG berat, karena empat terminal-terminal yang saat ini operasi masih belum belum efisien, mahal karena dibangun saat market di industri kapal lagi tinggi-tingginya," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper