Bisnis.com, JAKARTA -- Pemberian subsidi dengan skema kartu tani menjadi upaya pemerintah untuk verifikasi data petani yang berhak mendapatkan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam hal ini, pemerintah menugaskan tiga bank Himbara yakni BRI, Bank Mandiri dan BNI.
Pemberian kartu tani agar subsidi tersebut tidak disalahgunakan dan langsung tepat pada sasaran. Di samping itu, dengan adanya kartu tani tersebut juga memudahkan perbankan untuk verifikasi penerima Kredit Usaha Rakyat atau KUR bagi petani agar kemudian dapat mendukung peningkatan produksi pertanian.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pihak perbankan akan melihat Kartu Tani sebagai dasar untuk konfirmasi KUR bagi petani padi yang memiliki tanah.
“Nanti oleh perbankan dilihat betul tidak itu ada tanahnya, jadi bisa mengonfirmasi. Ini semacam test the water juga di mana kartu dipakai sebagai dasar,” kata Mardiasmo di Kemenko, Rabu (11/10/2017) malam.
Nantinya, validasi untuk petani penerima Kartu Tani sendiri akan berlandaskan pada kesesuaian nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
Data petani penerima pupuk subsidi itu akan digabungkan dengan data penduduk miskin agar kemudian mendapatkan data mengenai petani miskin.
“Semua petani yang dapat subsidi, kami kerucutkan lagi supaya menjadi satu kesatuan. Maka kami cari petani yang miskin,” katanya.
Sejauh ini, berdasarkan data realisasi penyaluran KUR hingga 31 Agustus, total penyaluran KUR untuk sektor pertanian, perburuan dan kehutanan baru sebesar 23,16%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor perdagangan yang telah mencapai 55,63%.
Direktur BRI Sis Apik Wijayanto mengatakan implementasi kartu tani akan memudahkan petani yang ingin mengajukan KUR.
Adanya kartu tani pun memungkinkan petani terverifikasi berdasarkan jenis komoditas yang ditanam dan luas lahannya sehingga pihak perbankan tinggal verifikasi kebenaran data tersebut dalam kartu sistem informasi pertanian.
“Kalau data cocok, misalnya dengan luasan 1,5 hektare, itu kira-kira untuk tanam padi butuh biaya berapa. Dari situ, dengan adanya Kartu Tani sudah terpolakan juga biaya KUR-nya,” katanya.
Adapun, seperti yang diketahui, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi non-pupuk senilai Rp28,5 triliun dengan volume pupuk sebanyak 9,55 juta ton.
