Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tengah menyelaraskan kurikulum sekolah menengah kejuruan dengan industri sebagai tindaklanjut pengembangan program pendidikan vokasi. Kurikulum tersebut nantinya menyertakan sebanyak 34 program keahlian yang berkaitan dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan industri.
Penyusunan modul pembelajaran sekolah kejuruan tersebut melibatkan praktisi industri dan tenaga pengajar SMK.
Kementerian Perindustrian juga mengalokasikan anggaran senilai Rp40 miliar untuk bantuan penyediaan alat praktik di SMK. Setiap SMK dapat memperoleh bantuan senilai Rp500 juta untuk revitalisasi alat praktik.
“Pada 2018, kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan sebesar Rp828 miliar untuk bantuan peralatan bagi SMK, pelatihan guru, dan sertifikasi lulusan,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga, Senin (2/10/2017).
Pemerintah menargetkan sebanyak 1.775 SMK bekerja sama dan mendapat pembinaan industri pada 2019. Kerja sama tersebut menargetkan sebanyak 845.000 lulusan tersertifikasi.
Pengembangan program tersebut nantinya secara bertahap bakal terus diperluas. Rencananya, pemerintah bakal memperluas cakupan program vokasi sampai ke Jakarta, Banten, dan wilayah selatan Sumatra.
Program tersebut, sebelumnya diujicobakan pada wilayah Jawa Timur. Sebanyak 50 perusahaan menjalin kemitraan dengan 234 SMK. Pilot project program tersebut diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Mojokerto. Setelah itu, cakupan program itu berlanjut ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan upaya pengembangan SDM yang link and match dengan industri perlu terus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak daerah karena manfaat pendidikan dan pelatihan vokasi dapat berimplikasi secara masif tatkala memperoleh dukungan pemerintah, swasta, asosiasi, akademisi dan masyarakat.
“SMK itu tidak perlu banyak teori, tapi fokus pada keterampilan. Makanya, kurikulum harus lebih spesifik, lalu dilaksanakan training for trainer, dan perbaikan peralatan,” ujarnya.
