Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DUNIA KERJA: Pemerintah Gelar Program Pendidikan dan Vokasi

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah menggelar program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 02 Oktober 2017  |  17:23 WIB
Ilustrasi pendidikan vokasi. - Istimewa
Ilustrasi pendidikan vokasi. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelar program pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan dunia usaha dan industri.

Program ini merupakan salah satu isu prioritas nasional yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja terampil siap pakai.

Saat ini, pemerintah melaksanakan progam tersebut di wilayah Sumatra bagian utara yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, di era persaingan global saat ini, peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci untuk bisa bersaing dan memenangkan kompetisi.

“Untuk itu, dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, para Menteri Kabinet Kerja dan para gubernur, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),” ujar Darmin dalam keterangan resminya, Senin (2/10/2017).

Darmin mengatakan, perlunya perbaikan dan penataan kembali pendidikan vokasi. Mulai dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, peralatan pembelajaran, program studi dan bidang keahlian, serta teaching factory.

“Ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang sudah dipenuhi oleh negara-negara yang sudah baik pengembangan SDM-nya. Memang belum tuntas, masih perlu adanya perbaikan, masih terus disempurnakan. Tapi kita sudah harus memulai, jangan menunggu, agar tidak makin terlambat dan tertinggal dari negara lain,” tegasnya.

Darmin juga menyampaikan, kebijakan tentang SDM ini krusial untuk mendukung kebijakan-kebijakan besar di perekonomian lainnya.

Seperti pembangunan infrastruktur fisik, kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, serta infrastruktur industri yang sifatnya non-fisik seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KPSN).

Untuk itu, dirinya menyampaikan apresiasi terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan Industri yang diselengarakan oleh Kementerian Perindustrian ini.

Ia pun berharap program ini bisa menjadi program berkelanjutan dan dapat dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program tersebut sebelumnya juga telah dilaksanakan di beberapa Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Setelah diluncurkan di Sumatra Bagian Utara ini, selanjutnya akan menyasar DKI Jakarta, Banten, dan Sumatra Bagian Selatan.

Untuk wilayah Sumatra Bagian Utara, Airlangga melaporkan ada sebanyak 107 perusahaan industri dengan 226 SMK yang berpartisipasi dalam program ini.

“Target yang diharapkan sampai dengan 2019 adalah sebanyak 1.775 SMK telah dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri. Lulusannya pun selain memperoleh ijasah, juga akan memperoleh sertifikat kompetensi, dengan target 845.000 orang,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vokasi
Editor : Achmad Aris

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top