Bisnis.com, JAKARTA— Masalah tumpang tindih kewenangan pelabuhan Batam akan tuntas pada akhir September. Tak hanya itu, konsep pengelolaannya pun diprediksi rampung pada bulan ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan saat ini pihaknya tengah mengatur alur proses bisnis pelabuhan Batam.
“Tadi kami bahas soal masalah kewenangan pengelolaan pelabuhan Batam, itu kan tumpang tindih antara Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Nah bagaimana solusinya, itu kami buatkan alur proses bisnisnya dari segi kelembagaan, dari segi kewenangan supaya jangan tumpang tindih lagi,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (18/9/2017).
Pasalnya, Asman mengatakan jika masalah tumpang tindih kewenangan masih terus berlanjut, hal itu akan dikhawatirkan akan mempengaruhi kepengurusan dan tarif bea masuk di pelabuhan tersebut.
“Nanti yang dikorbankan adalah lambat di dalam kepengurusan atau tarif-nya juga tidak sesuai dengan kompetisi yang sekarang. Misalnya kita dari Singapura kirim barang ke Jakarta lebih murah, dibandingkan dengan kirim barang dari SIngapura ke Batam. Hal-hal seperti itu yang tadi saya harus laporkan keterkaitan kepengurusan pelabuhan itu,” katanya.
Dalam hal ini, politisi PAN tersebut menuturkan Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Batam juga telah sepakat dengan konsep pengelolaan pelabuhan Batam.
“Sudah, dalam waktu dekat antara Kemenhub dan BP batam sudah sepakat bagaimana konsep pengelolaannya. Tadi kata pak Menko [Perekonomian] dalam bulan ini [konsepnya] rampung,” pungkasnya.
