Bisnis.com, JAKARTA - Opsi impor gas yang dilakukan pemerintah dinilai wajar oleh para pelaku usaha. Produsen gas di Indonesia perlu menyikapi hal ini sebagai konsekuensi pasar bebas.
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sammy Hamzah mengatakan, wajar jika pemerintah lebih memilih impor gas jika harga lebih murah, kendati gas domestik tidak memiliki pembeli karena lebih mahal.
"Impor gas bukan merupakan sesuatu yang salah. Meski, gas domestik tidak laku, tapi ini adalah konsekuensinya," katanya menjawab bisnis, Selasa (12/9/2017).
Menurutnya, produsen gas di Indonesia harus bisa kompetitif dalam menghadapi situasi ini. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meminta insentif dari pemerintah agar harga gas domestik bisa dijual lebih murah.
Sammy menilai, Singapura telah menyasar daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan gas dan yang sulit dijangkau. Hal tersebut ditandai dengan HoA Paviliun-Keppel dengan PLN. Singapura memiliki kemampuan tata kelola niaga gas yang lebih baik untuk mengusai pasar gas di Asia.
Sebelumnya, dua perusahaan Singapura Paviliun Energy dan Keppel Offshore & Marine Ltd menyasar pembangunan infrastruktur LNG di Tanjung Pinang dan Natuna, Kepulauan Riau. Dua perusahaan itu menggandeng PT PLN (Persero).
Kendati PLN menepis bahwa tidak akan impor gas dari Singapura, kalangan peneliti energi menilai kerja sama tersebut akan berujung impor gas dari Singapura.
