Bisnis.com, BANDUNG—Porsi kepemilikan saham PT Angkasa Pura II (AP II) dalam PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) diperkirakan terus menciut.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan porsi pembagian saham PT BIJB akan terbagi ke sejumlah pemegang saham yakni Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, pembeli reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dan AP II.
“Pemprov minimal 51%, bisa bertambah jadi sekitar 70%. Skema RDPT 25%, artinya PT AP II 5%,” katanya pada bisnis di Bandung, Senin (21/8).
Menurutnya dari rapat terakhir pihaknya bersama Kemenko Maritim dan Kementerian Perhubungan tergambar jika AP II diberi tenggat untuk segera masuk sebagai pemegang saham PT BIJB paling lambat November 2017. “Ini diatur dalam ketentuan-ketentuan kerjasama pemegang saham yang sudah disepakati bersama,” ujarnya.
Porsi AP II makin kecil mengingat pihaknya juga sudah melepas RPDT senilai Rp1,4 triliun yang kemungkinan besar akan diminati banyak perusahaan swasta maupun BUMN. Kepemilikan Pemprov Jabar membesar mengingat hingga tahun depan masih terus mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan yang akan menjadi aset PT BIJB.
“Kemungkinan meski minimal 51% masih lebih apalagi kalau RDPT sudah masuk,” tuturnya.
Baca Juga
Sementara terkait kerjasama pengusahaan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka antara AP II sebagai pemilik badan usaha bandarudara (BUBU) dan PT BIJB sebagai pemilik aset dalam rangka pelayanan jasa kebandarudaraan Virda memastikan sejumlah poin sudah disepakati. “Pengoperasian Bandara Kertajati akan menggunakan BUBU PT AP II,” cetusnya.
Di sisi lain, PT AP II diijinkan untuk mengoperasikan seluruh aset yang dimiliki PT BIJB terkait dengan pelayanan jasa kebandarudaraan. Selanjutnya PT BIJB akan membayar kepada PT AP II atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelayanan jasa bandarudara. “Ini ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kami dan AP II,” paparnya.
Pihaknya juga akan mengajukan permohonan pada Kementerian Perhubungan terkait distribusi traffic penerbangan komersial antara Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati dalam batas waktu tertentu. “Terkait dengan jasa-jasa kebandarudaraan akan kami bicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham,” katanya.
Virda memastikan saat ini pihaknya bersama PT AP II dan Pemprov Jabar masih terus menyusun data-data yang dibutuhkan sebagai syarat dimulainya rencana kerjasama due diligent agar BUMN tersebut masuk sebagai pemegang saham. “Kemenko meminta persyaratan dan data lengkap sudah selesai pada 17 September mendatang,” tuturnya.
Terpisah, Asisten Daerah Setda Jabar Bidang Ekonomi dan Pembangunan Eddy M Nasution memastikan pihak Kemenko Maritim sudah menetapkan agar Bandara Kertajati bisa menggelar penerbangan haji perdana pada 2018 mendatang. “Untuk itu kami diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan dengan PT AP II,” ujarnya.
Menurutnya sebagai salah satu pemilik saham di PT BIJB, PT AP II diberikan keluasan mengelola bandara lewat BUBU yang dimiliki. Pemprov Jabar akan menguasai mayoritas saham minimal 51% agar tetap bertindak sebagai pengendali. “AP II memang belum dipastikan berapa besarannya, nanti dihitung dari sisa yang masuk dari RDPT,” cetusnya.
Di sisi lain percepatan lain yang diminta Pusat pada Pemprov Jabar adalah segera menyelesaikan jalan non tol dan tol yang akan menjadi akses ke Bandara Kertajati. Rencananya permintaan secara resmi kementerian terkait percepatan jalan non tol akan segera dikirimkan ke Pemprov. “Itu jalan non tol pembangunannya dibiayai APBD Jabar,” pungkasnya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap dari sisi kerjasama pengoperasian Bandara Kertajati juga kesiapan fisik operasional bandara tersebut bisa selesai sesuai target pada 2018. Ini tepat menjelang akhir masa jabatannya yang berakhir Juni 2018. “Saya dalam posisi sprint, mudah-mudahan Kertajati bisa beroperasi,” ujarnya.
