Bisnis.com, JAKARTA-- PT Energi Nusantara Merah Putih membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) sebesar 600 megawatt di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan.
Presiden Direktur PT Energi Nusantara Merah Putih Westana H. Wiratmaja mengatakan, pihaknya mengucurkan dana investasi senilai US$980 juta untuk membangun proyek tersebut.
"ENMP akan menjamin ketersediaan listrik di KIBA serta menjadikan kawasan sebagai pusat distribusi gas alam cair di Indonesia bagian timur," katanya kepada bisnis, Kamis (10/8).
Perusahaan itu juga menggandeng perusahaan asal Filipina Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila (AG&P). Menurutnya, AG&P ahli dalam mendistribusikan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) ke pasar off grid dengan infrastruktur yang mumpuni.
"AG&P akan berfokus pada perancangan, konstruksi dan pengoperasian LNG receiving terminal di KIBA yang akan beroperasi pada 2021," katanya.
Dia berharap Bantaeng dapat menjadi hub untuk distribusi LNG maupun CNG untuk kawasan Sulawesi. Fasilitas penerimaan LNG iniakan dirancang sebagai stasiun pertama dengan kemampuan menerima full size LNG carrier perttama di Indonesia tengah dan timur.
Proyek ini ditargetkan akan melaksanakan power purchase agreement dalam empat hingga enam bulan mendatang. Pasokan gas yang diperlukan mencapai120 MMSCFD.
Westana mengakui, pihaknya akan mengimpor gas karena harga gas dari luar negeri lebih kompetitif dibandingkan dengan harga gas dalam negeri. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk efisiensi.
"Saya akan mengajukan izin ke pemerintah untuk mengimpor gas."
Sementara itu, daya cadangan listrik yang dihasilkan akan mencapai 14 megawatt dan bisa digunakan untuk kepentingan industri lainnya di KIBA.
Bupati Bantaeng M. Nurdin Abdullah mengatakan smelter nikel akan menjadi industri yang dominan di KIBA. Dengan adanya kepastian pasokan listrik tersebut, investasi smelter di wilayah tersebut diharapkan semakin meningkat.
"Harapan saya industri smelter akan semakin maju. Tapi, saya tidak akan terlalu jor-joran minta dibangun smelter sebanyak mungkin karena kita juga harus jaga aspek lingkungan," ujarnya di Jakarta.
Sementara itu, terkait dengan kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor bijih nikel kadar rendah, dirinya mengaku tidak terlalu khawatir. Menurutnya, dampaknya tidak akan signifikan.
Dia menambahkan, dengan atau tanpa adanya kebijakan pemerintah tersebut, harga nikel memang berada di level yang rendah. Oleh karena itu, dia berharap harga nikel segera membaik supaya tidak menyulitkan pengusaha smelter.
"Saya yakin dalam jangka panjang penerapan Undang-undang Minerba akan diperketat. Sekarang ini [ekspor] dibuka kan dalam rangka mengatasi kelesuan ekonomi karena penerimaan kita dari mineral kan besar," tuturnya.
