Bisnis.com, JAKARTA—Pengoperasian empat kawasan ekonomi khusus yang semula ditargetkan pada tahun ini mundur menjadi tahun depan.
Empat KEK itu berada di Maloy Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Api-Api, Morotai, dan Bitung. Sebelumnya pemerintah menargetkan sebanyak enam KEK mulai beroperasi pada tahun ini. Ini berarti, hanya ada dua tambahan lokasi KEK yang dapat dipastikan mulai beroperasi komersial pada tahun ini yaitu KEK Mandalika dan KEK Palu.
Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Imam Haryono menyatakan keempat KEK tersebut masih terganjal persoalan lahan. “Makanya diberikan masa perpanjangan setahun untuk membereskan lahannya dulu,” ujarnya.
Imam mengumpamakan persoalan lahan seperti yang terjadi KEK Tanjung Api Api. Dari lahan KEK seluas 217 hektare, baru seluas 67 hektare yang dibebaskan. “Badan pengelola juga minta kelonggaran waktu untuk mencari mitra guna mengembangkan KEK, jadi swasta diharapkan mulai bisa ikut masuk,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (10/8/2017).
Begitu juga dengan KEK Morotai dan Bitung. KEK Bitung diberikan terobosan dengan pelimpahan lahan sertifikasi hak pengelolaan lahan oleh pemerintah seluas 92.96 hektare untuk mempercepat proses pembebasan lahan. KEK tersebut harusnya beroperasi di atas lahan seluas 534 hektare. “Jadi tadi Pak Sofyan Menteri Agraria memberikan lahan sertifikat HPL seluas 92,96 hektare supaya lebih cepat,” ujarnya.
Pengembangan KEK Morotai juga mengalami hal yang serupa. Sebab pengelola kawasan malah mengajukan permohonan penambahan luas area KEK seluas 643 hektare. “Itu ditolak dan kesimpulannya menetapkan perpanjang masa pengembangan sleama setahun.”
Sementara itu, Maloy Batuta Trans Kalimantan tidak terganjal persoalan lahan, tetapi terbelit persoalan internal konsorsium pengelolaan KEK. “Ada laporan salah satu swasta di dalamnya justru sama sekali tidak aktif bergerak. Maka tadi disepakati segera lakukan penggantian direksi. Oktober 2017 nanti dikaji lagi apa sudah siap tahun ini apa belum.”
Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto menyatakan ada pengecualian terhadap KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. Sebab lokasi tersebut masih memungkinkan untuk beroperasi pada tahun ini. Pembebasan lahan KEK itu diklaim sudah melebihi 90%. “Hanya tinggal sertifikasinya saja. Maka nanti dilihat lagi pada Oktober apa bisa beroperasi tahun ini.”
