Bisnis.com, JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri mengusulkan pemerintah memberikan keleluasaan bagi sektor swasta untuk menjadi pengelola kawasan ekonomi khusus (KEK).
Pengelolaan kawasan ekonomi khusus pada umumnya diserahkan kepada badan usaha milik daerah. Kecenderungan itu meyebabkan banyak KEK yang sudah ditetapkan mangkrak lantaran BUMD tak mampu menjaring mitra investor strategis.
“Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak sekali pemerintah daerah yang ajukan usulan perusahaan daerah sebagai pengelola tapi progressnya enggak ada. Kalau terlalu banyak diberikan kepada perusahaan pemda, ya dampaknya KEK enggak jalan jalan kan seperti sekarang. Usulan yang kami paparkan adalah swasta diberikan ruang lebih banyak sebagai pengelola kawasan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Sanny Iskandar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (27/7).
Pemerintah sudah menetapkan sebanyak sebelas Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di luar Jawa. Tapi, baru dua KEK yang sudah beroperasi yaitu Sei Mangkei dan Tanjung Lesung. “Memang dari sebelas yang ditetapkan itu baru sedikit sekali yang betul betul jalan. Kendalanya ya itu tadi, jangankan infrastruktur, BUMD tak mampu bebaskan lahan, lalu juga tidak bisa menjaring ada mitra strategis,” ujar dia.
Menurutnya, swasta yang berpengalaman di bisnis pengembangan kawasan memiliki kapabilitas yang tak dimiliki perusahaan milik pemerintah daerah.
“Bicara KEK, itu semua juga terkait pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Sekarang kan banyak yang pengelolaannya dipegang perusahaan Pemda, jadi praktis upaya mereka minim sekali untuk berbuat sesuatu, termasuk upaya mengundang anchor industry ke dalam kawasan.”
Ketua Kamar Dagang dan Industri Rosan P. Roeslani ingin pemerintah menjamin kemudahan bagi investor yang masuk ke KEK. Sebab dalam prakteknya berbagai perizinan di KEK berlum terintegrasi satu pintu kepada Dewan Kawasan.
“Selama ini urusan perizinannya masih setengah-setengah, belum satu pintu. Kami ingin segala urusan di KEK menjadi satu pintu,” ujarnya.
Rosan mengumpamakan investor yang masuk ke dalam kawasan kerap berkesulitan untuk mengurus perizinan lahan ke pemerintah daerah. Sementara itu, pengurusan klaim insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday masih harus dilalui dengan menemui otoritas Kementerian Keuangan di Jakarta.
“Untuk mengurus perijinan masih harus bolak balik dari daerah balik lagi ke pusat. Begitu seterusnya, termasuk juga dalam pengurusan klaim insentif tax allowance dan tax holiday. Kalau repot begitu, akhirnya jadi kurang menarik,” ujarnya.
Padahal, tujuan pembentukan kawasan ekonomi khusus adalah untuk mendorong pemerataan pertumbuhan investasi di daerah. “Maka intinya kami ingin supaya investor diberikan keleluasaan, saya yakin bedanya akan sangat signifikan.”
Sekretaris Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto menyatakan pemerintah justru mendorong optimalisasi keterlibatan swasta dalam pengelolaan kawasan ekonomi khusus. “Itu justru sesuatu yang didorong pemerintah. Asalkan, swasta punya lahan, apa memang bersedia yang membebaskan lahan. Enggak masalah swasta menjadi pengelola.”
Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan ekonomi khusus menarik investasi senilai Rp726 triliun sampai 2030. Komitmen investasi yang sudah diperoleh dalam pengembangan KEK mencapai Rp221 triliun yang terealisasi secara bertahap.
Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi yang terjadi di semester pertama 2017 masih terpaku di pulau Jawa, yakni Rp 181,7triliun. Angka itu mencapai 54% dari keseluruhan investasi yang terealisasi di seluruh Indonesia.
