Bisnis.com, JAKARTA -- Pabrikan sanggup mendistribusikan alat penangkap ikan ramah lingkungan mulai Agustus kepada nelayan setelah pemerintah memesan ulang melalui e-katalog bulan lalu. Dengan demikian, program penggantian cantrang itu dijamin tidak terkatung-katung lagi seperti tahun lalu.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sjarief Widjaja mengatakan hingga Juni, instansinya telah memverifikasi sekitar 8.000 calon penerima dari total 15.246 usulan pengganti cantrang.
Jumlah itu membeludak dari rencana awal pengadaan alat tangkap pengganti cantrang tahun ini sebanyak 2.990 unit. Alat tangkap itu a.l. berupa cast net besar, pancing rawai dasar besar, gillnet milenium dasar, gillnet milenium permukaan, bubu kakap, long bag set net, trammel net, dan bubu rajungan.
KKP menargetkan akhir tahun distribusi alat tangkap sudah selesai.
PT Indoneptune Net Manufacturing, pabrik alat tangkap di Rancaekek, Kabupaten Bandung, pada awal Juni telah menerima order tahap pertama tahun ini dari KKP senilai Rp6,4 miliar awal Juni.
Pesanan itu berupa jaring sebanyak 252 paket atau 2.772 pieces dan bubu rajungan sebanyak 41 paket atau 4.100 pieces.
Baca Juga
Menurut rencana, paket alat tangkap itu akan didistribusikan kepada pemilik kapal eks cantrang di bawah 10 gros ton di Jawa.
"Kalau awal Agustus kami bisa selesaikan produksi, distribusinya bisa selesai pertengahan bulan," kata Wakil Presiden Direktur PT Indoneptune Net Manufacturing Hendra Gunawan saat dihubungi, Selasa (4/7/2017).
Tahun lalu, Indoneptune menjadi salah satu pemenang lelang e-katalog pengadaan alat tangkap ramah lingkungan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sayangnya, mekanisme lelang perdana melalui e-katalog itu baru rampung pada September sehingga pengerjaan alat tangkap baru dilakukan Oktober yang mengakibatkan pengiriman alat tangkap ke penerima molor ke tahun anggaran berikutnya.
Terganjal
Meski akhirnya berhasil mendistribusikan seluruh alat tangkap yang dipesan pemerintah, Indoneptune mengaku distribusi terganjal oleh verifikasi calon penerima yang lamban oleh pemerintah. Cuaca buruk juga menghambat, terutama untuk pengiriman ke lokasi yang jauh, seperti Sangihe-Talaud di perbatasan Sulawesi Utara-Filipina.
Sama dengan Indoneptune, PT Arteria Daya Mulia (Arida) di Cirebon juga telah menerima pesanan tahap awal dari KKP pada awal Juni. Pesanan senilai Rp3 miliar itu terdiri atas lima jenis jaring dengan jumlah 97 paket sebanyak 1.232 pieces serta alat tangkap nonjaring sebanyak lima jenis dengan jumlah 34 paket yang terdiri atas 28 paket bubu sebanyak 3.100 buah dan 6 paket rawai sebanyak 100 keranjang.
"Yang sudah dipesan mungkin bisa kami selesaikan dan distribusikan dalam 2-3 bulan," kata Direktur PT Arida Irawan Mulia Putra.
Menurut dia, pemerintah kali ini mempersiapkan program penggantian alat tangkap lebih baik dibanding tahun lalu dengan melakukan pengadaan item yang lebih beragam, dalam artian disesuaikan dengan ukuran kapal, jenis ikan yang ditangkap, dan kedalaman serta arus laut masing-masing daerah.
Tahun lalu, perusahaan melakukan kontrak pengadaan dengan KKP sebanyak 3.000 paket untuk 36 jenis alat tangkap senilai Rp90 miliar. Sebagian alat tangkap itu belum didistribusikan ke penerima dan masih menumpuk di gudang PT Arida.
"Jumlahnya tak tahu persis, tapi kalau dilihat itu tumpukannya setinggi 2,5 meter dengan luas selapangan badminton. KKP masih memverifikasi penerima. Kami tinggal tunggu perintah [dari KKP] saja," jelas Irawan.
Sementara itu, untuk nelayan cantrang dengan ukuran kapal di atas 10 GT, Dirjen Sjarief mengakui fasilitasi pembiayaan penggantian alat tangkap terkendala oleh kualitas (kolektibilitas) kredit sebelumnya yang buruk. Kondisi itu membuat perbankan meminta agunan tambahan.
"Rating [NPL] perbankan itu 1 sampai 5. Kalau 1, tertib. Kalau macet, 5. Banyak di antara teman-teman [nelayan] itu ratingnya 3-4. Jadi, sudah mendekati macet. Itu yang agak sulit," jelasnya.
