LAPORAN OECD: Konsumsi & Belanja Pemerintah Jadi Penolong

Bisnis.com, JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus menguat hingga akhir tahun ini, melampaui sebagian besar negara lain, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan belanja infrastruktur pemerintah.

Kendati kendala fiskal masih membayangi, permintaan konsumsi dari dalam negeri dipastikan masih kuat.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai 5,1% dan meningkat 5,2% tahun depan.

Menurut OECD, upgrade peringkat investasi Indonesia baru-baru ini dipercaya dapat menurunkan suku bunga dan memperluas pasokan modal, sehingga memacu permintaan domestik pribadi yang lebih kuat dari target.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga akan tumbuh sebesar 5,0% dan belanja pemerintah sebesar 2,6% terhadap PDB tahun ini. Angka konsumsi rumah tangga terhadap PDB tersebut tidak berubah dari tahun lalu. Yang signifikan, belanja pemerintah yang melonjak dari persentase sebelumnya -0,1%.

Di sisi lain, OECD melihat inflasi Indonesia akan terjaga pada kisaran 4% sesuai dengan target Bank Indonesia kendati angka inflasi telah naik tipis pada 2017 karena kenaikan administered prices.

"Terkait dengan pengurangan subsidi untuk listrik, namun efek ini bersifat sementara," tulis OECD dalam laporannya.

Tekanan terus melebar antara nominal dan nilai tukar riil karena inflasi di Indonesia melampaui inflasi di negara lain.

Penggunaan suku bunga acuan 7 Day Repo Rate sebagai instrumen kebijakan sejak Agustus diharapkan dapat memperbaiki transmisi kebijakan moneter. Namun, OECD masih melihat suku bunga riil tetap tinggi dan penyaluran kredit masih rendah.

OECD melihat niat pemerintah mengenjot belanja infrastruktur dan sosial serta meningkatkan transfer daerah akan memperluas potensi hasil pertumbuhan dan mendorong ekonomi yang inklusif.

Bagi Indonesia, usaha untuk mencapai defisit anggaran negara yang direncanakan sebesar 2,4% terhadap PDB pada tahun 2017 membutuhkan penguatan kenaikan penerimaan. Angka penerimaan dipastikan harus lebih moderat dari 2016.

1.  Saldo Rp200 Juta Lapor ke Ditjen Pajak, Wapres JK Bilang Kalau Jujur Tak Masalah
2.  SENTIMEN PASAR 8 JUNI: Saldo Minimal Pelaporan Rekening Jadi Rp1 MIliar, Hingga RI Makin Dilirik Investor
3.  Wajib Lapor Simpanan Rp200 Juta Bakal Mendorong Pemecahan Rekening
4.  BRI Gandeng Lima Lembaga Negara Untuk Memanfaatkan 4 Transponder BRIsat
5.  Wajib Lapor Simpanan Rp200 Juta Dinilai Terlalu Kecil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel