Bisnis.com, JAKARTA--Perkembangan pembangunan kilang yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dianggap lamban bahkan targetnya mundur dari target awal yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi VII Fraksi Gerindra Harry Poernomo meminta penjelasan tentang kendala pengerjaan kilang baru dan proyek penambahan kapasitas. Pasalnya, dia menganggap perlu percepatan agar kapasitas kilang nasional bisa menutupi tingkat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Saya nilai progress pembangunan kilang lamban sekali. Kalau ada kendala masalah finansial bisa di-disclose," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Hal itu juga dituturkan Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Dito Ganinduto yang menilai realisasi pembangunan kilang baru maupun refinery development master plan (RDMP) molor. Padahal, pembangunan kilang menjadi perhatian pemerintah agar kapasitas kilang nasional tumbuh seiring dengan naiknya konsumsi BBM.
Adapun, dari materi paparan kinerja perseroan kuartal IV/2016, Kilang Balikpapan tahap 1 ditargetkan selesai di 2019. Kemudian, Kilang Balongan dan Balikpapan tahap 2 di 2020. Sementara itu, Kilang Cilacap dan Kilang Tuban di 2021 juga Bontang di 2023 serta Dumai di 2024.
Namun, dari paparan Direktur Mega Proyek Kilang dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi, terdapat perbedaan target yakni Balikpapan tahap 1 menjadi 2020 dan tahap 2 selesai di 2021. Kemudian, Kilang Cilacap 2023 dan Kilang Bontang menjadi 2024. Padahal, saat ini kapasitas kilang nasional sekitar 800.000 barel per hari (bph) ketika tingkat konsumsi BBM sebesar 1,6 juta bph.
"Kita harus secara serius menangani kilang baru dan RDMP karena kita impor BBM begitu banyak," katanya.
