Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah memperpanjang termin pembayaran kontrak proyek Light Rail Transit Palembang kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk hingga 2020 tanpa membuat kontraktor tersebut merugi dengan beban bunga pinjaman.
Pada akhir Juni 2017, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membayar Rp1,1 triliun atau 10,1% total nilai kontrak LRT Palembang sebesar Rp10,94 triliun. Kucuran selanjutnya didapat Waskita pada 2018, 2019, dan 2020 dengan salah satu opsi pembayaran dipukul rata sekitar Rp3,3 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pemerintah awalnya berniat membayar sisa kontrak kepada Waskita secara penuh pada 2018 seiring dengan tuntasnya konstruksi LRT Palembang. Namun, rencana itu direvisi guna memberi ruang Kemenhub untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya buat proyek strategis lain.
“Kalau tidak diperpanjang sampai 2020, pembayaran 2018 hampir Rp10 triliun dan ini terlalu besar. Kami sudah ingatkan Kemenhub agar pembayarannya dibagi dalam jangka waktu lebih panjang,” katanya saat meninjau pembangunan LRT Palembang, Rabu (24/5/2017).
Askolani belum mengungkapkan berapa angka pembayaran untuk tiga termin berikutnya. Salah satu opsinya adalah membagi sama rata pembayaran tiap tahun yang berkisar Rp3,3 triliun plus subsidi bunga.
Bujet subsidi bunga turut ditanggung pemerintah karena 70% modal kerja Waskita untuk menggarap proyek LRT Palembang berasal dari pinjaman. “Jadi Waskita tidak rugi-rugi betul,” kata Askolani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan perpanjangan tahapan pembayaran kontrak tidak akan mengorbankan proyek LRT. Sebagaimana rencana awal, infrastruktur tersebut harus selesai pada April 2018 dan beroperasi dua bulan berselang.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengisyaratkan skema serupa juga bisa diberlakukan untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah lain. Dengan begitu, konsentrasi Kemenhub atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya untuk segelintir proyek.
“Kontraktor bangun dulu sembari kami hitung bunga yang mereka pinjam. Jadi tidak mesti harus tunggu dana (pemerintah) tersedia agar proyek selesai,” katanya.
Pada 2018, Sri mengatakan pemerintah akan mengalokasikan Rp4 triliun untuk LRT. Namun, dia tidak membeberkan apakah dana tersebut juga termasuk alokasi pembiayaan proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi.
Jalur LRT Palembang membentang sepanjang 23,4 km dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke Kompleks Olahraga Jakabaring. Di sepanjang jalur tersebut akan dibangun 13 stasiun di mana 12 stasiun berada di atas jalan, kecuali stasiun di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berada di darat. Proses konstruksi dimulai sejak November 2015.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim realisasi pembangunan jalur LRT per 19 Mei mencapai 42,68% atau lebih tinggi dari rencana 36,96%. Dia menargetkan tahapan konstruksi selesai pada Desember atau meliputi 80% pengerjaan proyek.
“Pengerjaannya memang relatif cepat. Sehingga Maret 2018 sudah selesai untuk sarananya,” katanya.
Pengadaan sarana perkeretaapian sudah dilakukan sejak April 2016. Untuk pemasangan rel pertama dijadwalkan pada bulan depan. Dana investasi sarana perkeretaapian ini akan ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator kereta api ringan.
Saat ini, tambah Menhub, timnya masih mengkaji besaran tarif per penumpang. Budi memastikan pemerintah akan memberikan subsidi tarif melalui skema kewajiban layanan publik (PSO) kepada KAI.
“Selisih antara biaya investasi dan daya beli akan ada PSO. Kami akan libatkan para ahli untuk mengkajinya,” ujar pria kelahiran Palembang ini.
