Bisnis.com, JAKARTA-- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap perbaikan rating dari Standard & Poor's dapat meningkatkan investasi langsung mengingat risiko pembiayaan investasi di Indonesia kian mengecil.
Saat ini, Indonesia telah mendapatkan status 'investment grade' atau 'layak investasi' dari tiga lembaga pemeringkat utama internasional yakni Standard & Poor's (S&P), Fitch Rating, dan Moody's.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM M. Azhar Lubis mengungkapkan status 'investment grade' dari tiga lembaga pemeringkat tersebut akan menjadi salah satu acuan bagi lembaga keuangan dalam menentukan suku bunga pinjaman bagi proyek-proyek di Indonesia termasuk investasi.
"Dengan investment grade risiko melakukan kegiatan investasi di Indonesia menjadi relatif lebih kecil dibanding periode sebelumnya, alau risikonya lebih kecil, tentu diharapkan cost of fund jg menjadi turun, termasuk salah satunya tingkat suku bunga pinjaman," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (21/5).
Kendati, lanjutnya, masih ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat suku bunga, termasuk kelayakan proyek, siapa pengelola atau yang menjalankan proyek, lokasi, dan dukungan pemerintah.
Dia berharap status layak investasi itu akan lebih meningkatkan kepercayan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bagi investor yang sudah memiliki komitmen atau rencana berinvestasi, dia juga berharap investor dapat segera mempercepat realisasi investasinya di Indonesia.
"Karena pada akhirnya, kegiatan realisasi investasi lah yang dapat mendorong peningkatan perekonomian, menyerap tenaga kerja, menghasilkan produk barang dan jasa, serta meningkatkan ekspor dan mengurangi impor," ungkapnya.
Target pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun ini ditargetkan mencapai Rp678,8 triliun atau naik sekitar 13-14% dari tahun lalu.
Adapun, target realisasi investasi 2018 hingga saat ini masih dimatangkan angkanya bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Azhar, pematangan ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6% -6% pada tahun depan.
"Mudah-mudahan dapat terealisir, terutama dengan tekad pemerintah untuk menjaga kesinambungan deregulasi dalam rangka memudahkan kegiatan usaha dan investasi di Indonesia," tegasnya.
Dia menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi perekonomian nasional.
