Bisnis.com, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal terus memfasilitasi investor asal Jepang di sektor logistik. Salah satu investor Jepang mendapat izin pusat logistik berikat.
Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Investment Promotion Center (IIPC) di Tokyo saat ini telah memfasilitasi PT Nittsu Lemo Indonesia Logistik. Anak perusahaan dari Nippon Express ini mendapatkan izin pusat logistik berikat (PLB).
“Anak perusahaan Nippon Express aktif difasilitasi oleh Bea Cukai di Indonesia serta IIPC Tokyo dan Atase Keuangan KBRI Tokyo di Jepang sejak akhir tahun lalu hingga April 2017 melalui forum business meeting dengan Dirjen Bea Cukai,” ujar Saribua Siahaan, pejabat Promosi Investasi IIPC Tokyo dalam keterangan resmi, Kamis (18/5/2017).
PLB, sambungnya, merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini bagian dari paket kebijakan ekonomi II yang bertujuan menekan biaya logistik dan mendorong efisiensi kinerja perdagangan nasional.
Saat ini, IIPC Tokyo juga sedang dalam upaya memfasilitasi dua perusahaan logistik lainnya dari Jepang untuk mendapatkan izin PLB. Dengan banyaknya perusahaan Jepang di bidang logistik masuk ke Tanah Air, ada harapan untuk mendorong efisiensi.
“Serta meningkatkan kemampuan logistik untuk melayani investor asing maupun perusahaan nasional,” imbuhnya.
Kepala BKPM Thomas Lembong merespons positif diperolehnya berbagai izin PLB oleh investor Jepang tersebut. Selain mempercepat urusan investor dalam mengatur keluar-masuk barangnya, PLB juga akan memberikan bukti terhadap berbagai terobosan kebijakan oleh pemerintah.
Jepang merupakan salah satu kontributor utama dari capaian realisasi investasi Indonesia. Pada kuartal I/2017, Jepang menduduki peringkat kedua dengan nilai investasi mencapai US$1,4 miliar atau setara dengan 19,2% dari total investasi yang masuk ke Indonesia.
Posisi Jepang berada di bawah Singapura yang nilai investasinya mencapai US$2,1 miliar (28,2%), di atas China senilai US$600 juta (8,2%), Amerika Serikat US$587 juta (8,2%), dan Korea Selatan US$423 juta (5,8%).
