Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif perihal rencana pemerintah melibatkan kalangan swasta untuk pengujian kelayakan kendaraan umum atau yang dikenal dengan uji Kir.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menargetkan penyerahan uji Kir ke pihak swasta bisa diterapkan pada pertengahan Mei 2017. Dengan keterlibatan swasta tersebut maka bengkel resmi yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan uji Kir.
“Kenapa bisa demikian pertama mobil makin banyak tetapi tempat kir itu sepertinya kan itu-itu saja jumlahnya. Dan tidak ramai jumlahnya. Artinya banyak Kir-Kir formalitas saja. Karena itu, wacana untuk diswastakan itu ada juga positifnya,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (2/5/2017).
Kalla mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan adalah sertifikasi bengkel-bengkel swasta yang nanti akan dijadikan tempat Kir.
“Nah sertifikasi bengkel atau tempat mobil swasta yang otomatis. Kalau sekarang ini berdasarkan merk atau ada khusus swasta yang membikin pengujian yang independen,” katanya.
Kemenhub mendorong pihak swasta untuk turut serta menjadi pelaksana pengujian Kir. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat atau mengawasi kelayakan kendaraan maka diharapkan angka kecelakaan bisa ditekan.
Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir terdapat dua kecelakaan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Penyebab dari kedua kecelakaan tersebut hampir sama yaitu rem yang blong.
