Bisnis.com, JAKARTA-Kampanye memojokan sawit Indonesia diduga dibantu lembaga swadaya masyarakat/LSM sehingga pemerintah diminta menindak tegas lembaga yang menjadi perpanjangan tangan negara barat dalam kampanye negatif Resolusi Sawit Eropa.
Anggota komisi IV DPR Firman Subagyo mengungkapkan, Parlemen Eropa menjadi bagian dalam strategi global untuk melemahkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Sementara itu, di tataran nasional, terlalu banyak LSM perpanjangan tangan asing dibiarkan melakukan kampanye negatif dengan mengatasnamakan lingkungan, perkebunan dan rakyat.
Resolusi Parlemen Eropa yang menghina Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran LSM oportunis ‘berbaju Indonesia’. “DPR tidak akan tinggal diam menyikapi maraknya kampanye negatif yang dilakukan negara-negara Eropa di Indonesia,” kata Firman Subagyo, di Jakarta, Selasa (25/4) dikutip Antara.
Menurut Firman, isu-isu yang memojokkan komoditas sawit bukan hal baru. Isunya beragam dengan memanfaatkan momentum seperti kebakaran hutan, pemanfaatan lahan gambut, lingkungan, kesehatan, konflik tenurial serta isu lain.
“Semua isu itu punya satu alasan, yakni untuk memproteksi petani rapeseed, minyak kedelai, dan biji bunga matahari di Eropa karena ketidakmampuan komoditas mereka bersaing di pasar minyak nabati dunia melawan sawit Indonesia. Kampanye negatif itu tidak hanya menyerang sawit, namun komoditas unggulan lain seperti pulp dan tembakau,“ katanya.
Karena itu, kata Firman, pemerintah harus bersikap tegas. Apalagi konstitusi telah memberi mandat bahwa sumberdaya alam harus dikelola negara dan diperuntukan sebesar besar kemakmuran rakyat.
Firman menambahkan, resolusi parlemen Eropa hanya merupakan akibat dari pembiaran atas maraknya berbagai isu negatif untuk memojokkan Indonesia. Didukung sejumlah LSM oportunis, kini Indonesia punya banyak label negatif seperti perusak lingkungan mempekerjakan anak dibawah umur, pelanggar HAM, menghilangkan hak masyarakat, isu korupsi serta banyak isu lain.
Pembiaran yang telah terjadi bertahun-tahun ini harus dihentikan dengan sikap tegas pemerintah. Bangsa ini perlu menyadari bahwa berbagai tuduhan yang tidak berdasar itu mempunyai banyak aspek negatif terhadap kemajuan Indonesia di kancah global.” Resolusi itu jelas-jelas merupakan intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi negara,” kata Firman.
Pernyataan senada juga diungkapkan pengajar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Nyoto Santoso dalam berbagai kesempatan. Nyoto mengingatkan, pemerintah perlu menyeleksi LSM lingkungan di karena tidak semua mempunyai motif untuk membantu perbaikan lingkungan di Indonesia.“LSM seperti teroris. Jika dibiarkan bisa merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi berseliwerannya dana asing yang masuk melalui LSM dan tidak bisa diaudit, terbukti telah melahirkan banyak konflik di Indonesia,” kata Nyoto.
Menurut Nyoto, dari banyak upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian ekonomi baik melalui ketahanan pangan dan energi sebagian besar tidak terealisasi karena politik pecah belah yang “dimainkan” LSM di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
