Bisnis.com, JAKARTA – Perum Perhutani, perusahaan pemegang konsesi kehutanan milik negara, tengah mengkaji skema dan alokasi lahan buat mendukung program perhutanan sosial di Jawa.
Sekretaris Perusahaan Perhutani John Novarly memastikan perusahaannya mendukung penuh program perhutanan sosial yang digulirkan pemerintah. Sampai saat ini, dia menyebutkan skema maupun jumlah alokasi lahan dari Perhutani masih dirundingkan.
“Data masih kami cocok-cocokkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya ketika dikonfirmasi Bisnis.com, Selasa (25/4/2017).
Secara nasional, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyiapkan 12,7 juta hektare (ha) kawasan hutan untuk program perhutanan sosial hingga 2019. Beberapa skema perhutanan sosial adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan.
Perhutanan sosial merupakan salah satu program untuk mendorong pemerataan ekonomi, selain reforma agraria. Jika reforma agraria memungkinkan rakyat mendapatkan alas hak atas tanah maka program perhutanan sosial berbasis pemberian akses atau izin atas kawasan hutan.
Di tempat terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan konsentrasi kemiskinan di Jawa membuat penduduk pulau terpadat Indonesia ini sudah mendesak mendapatkan lahan. Namun, konsep reforma agraria mustahil diimplementasikan di Jawa mengingat luas kawasan hutannya tidak lagi memungkinkan untuk dikonversi menjadi areal penggunaan lain (APL).
“Jawa kan tutupan hutannya kurang dari 30%. Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, hutan di Jawa tidak bisa dilepas,” katanya.
