Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menginginkan adanya perbedaan yang jelas antara lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mengungkapkan saat ini kurikulum yang berlaku di SMK masih terlalu kaku. Padahal, menurutnya, pendidikan tersebut harus berujung kepada kebutuhan industri.
“Belum pernah ada evaluasi terkait bidang pendidikan SMK apa saja yang menjadi unggulan sehingga perlu menjadi prioritas,” ujar Rudy di Jakarta, Senin (17/4/2017).
Rudy menjelaskan pemerintah sedang mengupayakan agar lulusan SMK memiliki perbedaan yang jelas dengan tamatan SMA. Hal itu dilakukan dengan lebih mengedepankan sertifikat kompetensi ketimbang ijazah.
Dia menilai hal itu telah berhasil dilakukan oleh negara maju seperti Jerman. Negara itu dinilai mampu membagi pendidikan formal dan keterampilan dengan baik.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan jumlah pengangguran untuk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMK. Tren kenaikan terus terjadi dari rentang 2014—2016.
Pada Februari 2016, jumlah pengangguran dari ketegori itu mencapai 1,3 juta orang. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,1 juta orang angkatan kerja.
Pada 2014 angka pengangguran dari kategori tersebut berada di bawah 1 juta orang. Angka itu turun dari periode sebelumnya namun sejak 2015 terus mengalami peningkatan.
.jpg?w=300&h=221)
