DPR : Usai Tax Amnesty Harus Reformasi Perpajakan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Sarmuji menegaskan, program pangampunan pajak harus dilanjutkan dengan reformasi perpajakan.

Menurutnya, amnesti pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Memang sudah menjadi kesepakatan pemerintah dan DPR bahwa program tax amnesty akan dilanjutkan dengan reformasi perpajakan.

Itu sebabnya, menurut Sarmuji, DPR sedang membahas revisi UU No 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang KUP.

"Revisi UU KUP menjadi bagian dari rangkaian reformasi perpajakan," ucapnya di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya dalam melakukan reformasi perpajakan, pemerintah harus menjamin sistem perpajakan nasional memberi kepastian hukum kepada pembayar pajak, memberi kemudahan kepada pembayar pajak, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pembayar pajak.

Dia mengakui, revisi UU KUP belum tentu bisa terealisasi dalam waktu dekat karena banyaknya materi yang harus dibahas.


Apalagi revisi UU KUP akan disatupaketkan dengan revisi UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Karena itu, kata Sarmuji, tidak masalah bila pemerintah menerbitkan perppu keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan, terutama untuk menghadapi pelaksanaan AEoI.

Selain menyangkut perpajakan, perppu tersebut antara lain dibutuhkan untuk menerabas kerahasiaan data nasabah perbankan yang diatur UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"DPR kan sedang membahas revisi UU perpajakan juga. Jadi, perppu tersebut akan melengkapi RUU KUP yang sedang dibahas oleh DPR. Substansinya bisa juga ditegaskan kembali dalam revisi UU KUP," ujar dia.

Sarmuji menambahkan, jika sesuai dengan pandangan DPR, perppu keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan dalam rangka AEoI bisa langsung diundangkan.

"Jika tidak, sebagian substansinya tetap akan menjadi masukan untuk revisi UU perpajakan," tegas dia.

Lebih lanjut menurut Sarmuji, pembenahan regulasi sangat mendesak. Meski demikian, implementasi AEoI tidak semata-mata ditentukan faktor regulasi, tapi juga oleh kerja sama yang bersifat resiprokal antarnegara.