Bisnis.com, JAKARTA--Jelang pertemuan pemerintah dengan Standard & Poor's (S&P) minggu ini, perkembangan proyek infrastruktur di Tanah Air diproyeksikan menjadi pertimbangan lembaga pemeringkat tersebut dalam memberikan status investment grade pada Mei mendatang.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting mengatakan, yang ditunggu S&P kali ini adalah soal perkembangan dari pembangunan infrastruktur.
"Mereka rencana mau visit [minggu ini], nanti kita tanyakan," ujarnya di kantor Bank Indonesia, Senin (20/3).
Terlepas dari rencana tersebut, dia mengungkapkan pihaknya telah menuai banyak pertanyaan mengapa S&P tidak jua memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia karena investor menganggap negara ini sudah layak menyandang status tersebut.
Tidak segan-segan, lanjutnya, para investor tersebut menitip pertanyaan terkait invesment grade itu kepada dirinya untuk kemudian diteruskan kepada S&P.
Dari sisi pembangunan, dia menuturkan investor melihat Indonesia memiliki reputasi yang baik. "Jadi malah investor senang dengan perkembangan Indonesia," katanya. Namun, dia mengakui ada beberapa fund manager yang menghendaki rating dari S&P. Karena dengan upgrade S&P, fund manager percaya ada aliran dana yang bisa diinvestasikan di portofolio dalam negeri.
Terkait dengan perhatian S&P terhadap masalah subsidi, dia mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan masalah tersebut. "Segala sesuatu yang kita coba menjadi concern S&P sudah kita address," paparnya.
Pada akhir Juni 2016, S&P mempertahankan peringkat utang Indonesia satu notch di bawah investment grade, lantaran kinerja instrumen fiskal APBN belum membaik. Sedangkan, Fitch dan Moody's telah menyematkan investment grade sejak 2011.
Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andri Asmoro mengungkapkan S&P tidak ada alasan kuat untuk tidak memasukan Indonesia dalam investment grade.
"Alasannya karena risiko fiskal yang mengecil dan tingkat NPL yang akan menurun pada tahun 2017," jelasnya, Senin (20/03).
Dia menegaskan S&P harus memperhatikan bahwa pemerintah sekarang mempunyai spending ke anggaran produktif yang lebih besar dibandingakan dengan anggaran nonproduktif, seperti subsidi.
Oleh karena itu, dia yakin S&P akan menaikan rating Indonesia pada akhir kuartal I/2017.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menungkapkan aspek fiskal yang menjadi penilaian S&P bisa meningkat signifikan kali ini mengingat adanya perbaikan dalam APBN tahun ini seiring dengan proyeksi penerimaan negara yang membaik ditopang dengan kenaikan harga komoditas.
Sementara itu, dia melihat adanya peluang peningkatan penilaian dari sisi eksternal yang terkait dengan kurs, likuiditas dan utang swasta.
"Bisa ada peluang kenaikan score dari situ, meskipun pertumbuhan ekonomi masih lamban. Mungkin dari sini tidak ada banyak perubahan [score]," paparnya.
Terkait nonperforming loan (NPL), dia mengatakan tingkat NPL telah stabil karena perbankan sudah melakukan restrukturisasi dan level bottom-nya sudah tercapai pada awal tahun ini. Ke depan dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang lebih baik, seharusnya masalah NPL ini sudah lewat karena harga komoditas yang menjadi pemicu pada tahun lalu sudah mulai kembali naik.
Dari sisi institusi dan pemerintah, dia melihat ada perbaikan kendati peringkatnya belum akan naik signifikan.
Berdasarkan perkembangan ini, David menuturkan peluang S&P untuk menaikan rating Indonesia cukup besar.
Menurutnya, S&P sudah sangat tertinggal jauh dari lembaga rating lain. Jika Moody's, Fitch dan R&I menaikan satu notch rating Indonesia di atas investment grade dan S&P masih rendah, investor akan kian mempertanyakan sikap lembaga tersebut.
"Ya, seharusnya tahun ini [investment grade], kecuali ada yang lain yang kita tidak tahu," tegasnya.
