Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan memutuskan opsi-opsi pembiayaan pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) pada pekan depan. Keputusan ini akan menggantikan skema sebelumnya karena dinilai terlalu berat bagi anggaran negara.
“Kita diberikan waktu untuk menyelesaikannya dalam 1 minggu, jadi belum bisa diputus,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno usai rapat terbatas tentang LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
Adapun, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono memaparkan, hingga kini pembangunan prasarana untuk 3 ruas jalur LRT Jabodebek senilai sekitar Rp22,5 triliun untuk 43 km masih menggunakan skema lama yakni dibiayai oleh APBN.
“Realitanya, ini masih dengan APBN sampai dengan hari ini ya, karena APBNnya terlalu besar, sampai situ penjelasannya, ini kemungkinan dengan selain APBN. Terlalu besar dalam waktu bersamaan membangun dua LRT,” katanya.
Di luar LRT Jabodebek, dia menyebutkan Pemerintah menargetkan dua proyek LRT lain yang diproyeksikan untuk membantu pelaksanaan Asian Games 2018 akan tuntas sesuai jadwal.
Pertama, LRT Palembang sepanjang 23 km akan dibangun menggunakan APBN senilai Rp12 triliun. Untuk proyek ini, Prasetyo menuturkan akan ada perpanjangan pembayaran selama 3 tahun. “Karena konsorsiumnya kan harus selesai 2018 lah ya tapi pembayarannya masih nambah lagi sekitar 3 tahun.”
Sementara itu, dia mengatakan untuk LRT DKI Jakarta tahap pertama dengan panjang 6 km akan dibiayai penuh oleh APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kalau itu enggak masalah karena itu miliknya DKI Jakarta, full dengan APBD.”
