Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya : Eliminasi Perlintasan Jadi Opsi

PT Kereta Api Indonesia akan menghilangkan sejumlah perlintasan dalam kajian kereta cepat lintas Jakarta--Surabaya yang menjadi usulan kepada pemerintah Jepang.
kereta cepat /JIBI
kereta cepat /JIBI

Bisnis.com, JAKARTA--PT Kereta Api Indonesia akan menghilangkan sejumlah perlintasan dalam kajian kereta cepat lintas Jakarta--Surabaya yang menjadi usulan kepada pemerintah Jepang.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan dalam hasil kajian proyek kereta cepat bersama tersebut rencananya menggunakan jalur yang sudah ada. Pihaknya hanya akan membeli kereta bermesin diesel baru dan menghilangkan perlintasan.

"‎Jadi akan dibuat lebih rinci berapa perlintasan yang harus dihilangkan. Adapun, jumlah perlintasan saat ini mencapai 980 unit, termasuk yang liar," kata Edi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/2/2017).

Nantinya, perlintasan akan berupa salah satu dari tipe flyover atau underpass. Kecepatan tinggi juga menjadikan perlintasan‎ kereta tidak boleh saling bertemu.

‎Menurutnya, alasan tersebut menjadikan nilai hasil kajian pemerintah Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan estimasi pemerintah Jepang.‎

Edi menuturkan hasil studi kelayakan versi KAI tersebut akan dikombinasikan ‎dengan Badan Pengkajian dan Penetapan Teknologi (BPPT) untuk diserahkan kepada Jepang. Bahan kajian juga memiliki acuan khusus, agar harga proyek tidak terlalu tinggi.

Pihaknya mengaku proses hasil kajian versi KAI masih perlu dikaji dan diperhitungkan ulang karena dinilai masih kasar.

Selanjutnya, hasil kajian akan disinergikan dengan pihak Jepang.

Proyek kereta cepat‎ tersebut bisa memangkas waktu tempuh Jakarta--Surabaya menjadi hanya lima jam. Kecepatan kereta tersebut diperkirakan mencapai 160--170 kilometer per jam.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi mengaku belum mendapatkan laporan perkembangan‎ terkait dengan hasil kajian tersebut. Upaya menyatukan hasil kajian pemerintah dengan Jepang juga belum akan dilakukan.

"Nanti saya koordinasi dengan Pak Luhut [Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman] dulu‎ ya," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper