Bisnis.com, MALANG — Perlu ada paralel kebijakan dari pemerintah terkait dengan rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, salah satu isinya redistribusi aset berupa pemberian konsensi lahan kepada masyarakat.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dias Satria menegaskan masalah ketimpangan pendapatan harus menjadi fokus kebijakan pemerintah. Tingginya gini rasio merupakan refleksi buruknya peran pemerintah dalam meredistribusi pendapatan dan memberikan akses pada masyarakat miskin.
“Oleh karena itu hal mendasar yang harus dilakukan adalah fokus pada kebijakan penerimaan negara khususnya pajak karena pajak punya peran redistribusi pendapatan melalui alokasi anggaran yang pro-poor. Di Indonesia, potensi sektor pajak masih harus dioptimalkan,” katanya di Malang, Kamis (2/2/2017).
Hal yang harus dioptimalisasi, kata dia, fokus pada kemiskinan di lokasi urban atau perkotaan. Karena itulah perlu ada kebijakan khusus yang memberikan kesempatan bagi unskilled labour atau tenaga kerja tidak berkeahlian untuk dapat masuk ke tenaga kerja. bisa dengan pendidikan vokasi maupun pelatihan untuk bidang-bidang tertentu.
Terkait pembagian lahan harus diikuti dengan peningkatan capacity building. jangan sampai, lahan tersebut tidak termanfaatkan secara optimal. artinya harus dilengkapi supporting facilities untuk lahan. semisal teknologi, bibit dan capacity building untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Dia mengkui, memang saat ini masalah lahan adalah masalah mendasar di sektor pertanian dan perkebunan, namun harus dipahami produktivitas di sektor agraris di Indonesia masih belum optimal. Belum lagi ditambah masalah tata nilai rantai nilai yang masih belum optimal.
Artinya, pembagian lahan dapat optimal termanfaatkan jika seluruh aspek tersebut disiapkan. Edukasi dan capacity building di bidang SDM sektor pertanian menjadi mendesak dilakukan.
Termasuk pula terkait dengan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas.
“Nah dalam realisasinya, perlu ada paralel kebijakan dari pemerintah untuk mendukung program utama,” ujarnya.
Hal itu terjadi karena pemberian lahan tidak bisa optimal termanfaatkan jika SDM pertanian tidak produktif.
-------------------------------------------------------
Baca
PEMERATAAN EKONOMI: Presiden Segera Terbitkan Kebijakan
Pemerataan Ekonomi, Mendag Apresiasi Pasar Murah
PEMERATAAN PENDAPATAN Pemeirntah Harus Ambil Langkah Serius
PEMERATAAN EKONOMI 2017: Sertifikasi Tanah Dimasifkan
--------------------------------------------------------
Termasuk hasil-hasil panen tidak dihargai optimal karena masalah tata nilai. Dengan demikian hal terkait dengan masalah inovasi dan teknologi Sektor pertanian. Dengan begitu pula, maka tiga tersebut ni harus jadi kebijakan yg paralel dgn pemberian lahan.
Solusi jangka pendek terkait dengan pemerataan ekonomi, menurut dia, lewat program cash transfer dan dana desa. Untuk dana desa tentu harus ditunjang dengan program-program yang berkelanjutan yang mampu menyerap sektor informal dengan sangat tinggi. “Contohnya seperti proyek padat karya,” ucapnya.
---------------------------------------------------------
BACA
Jokowi Akan Berikan Jutaan Ha Lahan Kepada Masyarakat
--------------------------------------------------------
Seperti diketahui, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi, salah satu isinya redistibrusi aset berupa pemberian konsensi lahan kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengatakan akan ada sekitar 12,7 juta hektar lahan yang akan diberikan kepada masyarakat.
