Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan akademisi mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menggenjot pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia.
Ketua Pascasarjana Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengharapkan SKPT tidak hanya menjadi program prioritas KKP, tetapi juga berbagai kementerian sektoral di pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, SKPT juga harus didukung oleh entitas industri dan bisnis dalam negeri.
“SKPT ini mendukung salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia mulai dari luar, khususnya bagi masyarakat kepulauan nasional yang berada di wilayah perbatasan perairan teritorial dan ZEE Indonesia,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (1/2/2017).
SKPT, tambah Saut, memungkinkan wilayah perbatasan nasional untuk menjadi teras nasional yang sejahtera dan berdaulat sebagai pagar penjaga batas laut Indonesia. Untuk itu, di setiap SKPT harus tersedia utilitas dasar seperti air, listrik, dan bahan bakar; infrastruktur dasar seperti jalan, bandara dan perumahan; serta infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan armada kapal.
“Berbagai penyediaan utilitas dan infrastruktur tersebut perlu dikombinasikan dengan berbagai kegiatan dan fasilitas bisnis yang berasal dari berbagai potensi sumber daya perikanan dan kelautan seperti energi, sumber daya mineral, dan turisme,” ujarnya.
Tahun ini, Menteri Susi menyiapkan anggaran Rp771,8 miliar untuk mengembangan SKPT di 12 pulau terluar. Pulau-pulau itu adalah Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Talaud, Morotai, Biak Numfor. Selain itu, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang.
Pengembangan SKPT akan memprioritaskan pemberian bantuan kapal dan alat penangkap ikan, keramba jaring apung, industri pengolahan, hingga dermaga apung.
