Bisnis.com, JAKARTA— Country Director at IDH-Sustainable Trade Initiative Fitrian Ardiansyah menilai sertifikasi untuk komoditas-komoditas yang diberlakukan oleh pemerintah jangan sampai menggerus daya saing industri.
“Pemerintah juga harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan industri. Pasalnya, menurutnya kemampuan produksi, khususnya pertanian, perkebunan, dan kehutanan dari industri kecil masih terbatas akibat terbentur biaya,” kata Fitrian, di Jakarta, Kamis (26/1).
Senada dengan Fitrian, Managing Director EcoNusantara Zulfahmi mendesak pemerintah untuk memperhatikan besaran biaya bagi industri kecil dalam hal sertifikasi produk kehutanan.
“Jangan sampai besaran biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi menggerus daya saing industri kecil,” jelas Zufahmi.
Dia mengungkapkan tantangan yang akan dihadapi pemerintah yakni bagaimana industri kecil dapat membayar proses sertifikasi tersebut. Menurutnya, biaya yang diperlukan masih cukup tinggi.
Seperti diketahui, para pengarajin barang dari kayu seperti mebel mengeluhkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses perolehan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Pemerintah mewajibkan seluruh produk kayu dan barang dari kayu untuk memiliki legalitas tersebut.
