Bisnis.com, JAKARTA—Kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat terpilih yakni Donald J. Trump dinilai berpeluang memberikan dampak buruk terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Center of Reform of Economics (CORE) Indonesia menggaribawahi sejumlah hal yang patut direspons secara tepat untuk mengantisipasi dampak buruk dari kebijakan Presiden AS yang lebih dikenal dengan nama Trump ini.
“Dari sisi fiskal, potensi kenaikan FFR bakal memacu biaya penerbitan obligasi pemerintah Indonesia sehingga harganya menjadi semakin mahal. Kebijakan Trump yang ekspansif tidak hanya akan meningkatkan jumlah utang yang harus dibiayai dengan obligasi, tetapi juga akan memompa inflasi,” ungkap Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, mengutip keterangan resminya, Sabtu (21/1).
Hal itu tercermin dari rencana The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuannya hingga ke level 1,75% pada akhir 2017. Implikasinya, imbal hasil obligasi AS juga akan semakin meningkat sehingga mendorong meningkatnya aliran modal dari negara-negara lain, termasuk dari Indonesia ke AS.
Dengan demikian, yield obligasi pemerintah akan terdorong untuk semakin tinggi. Hal ini tentu saja akan semakin membebani APBN mengingat porsi utang dalam bentuk obligasi mencapai 79% dari total outstanding utang pemerintah per November 2016.
“Dari sisi moneter, volatilitas rupiah yang berpotensi lebih tinggi tahun ini akan mendorong BI menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Aliran modal keluar dari Indonesia berpotensi meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya ketika tingkat suku bunga the Fed masih cukup rendah,” ucapnya.
Kendati demikian, Faisal menjelaskan kebijakan perdagangan AS yang berpeluang semakin protektif tidak akan banyak berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia. Sepanjang Januari-Oktober 2016, nilai total ekspor Indonesia ke AS mencapai US$19,27 miliar sehingga angka ini mencerminkan bahwa AS merupakan mitra dagang utama Indonesia.
Produk ekspor andalan Indonesia ke AS didominasi produk berbasis komoditas yang kompetitif seperti karet, udang dan furniture, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki. Kontribusi tekstil, produk tekstil dan alas kaki mencakup 31% dari total ekspor Indonesia ke AS.
Dengan tingkat upah yang relatif tinggi, dirinya mengemukakan peluang AS untuk membangun industri manufaktur padat karya yang kompetitif masih sangat kecil. Dengan kata lain, AS diperkirakan tetap mengimpor produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki dari negara-negara yang berupah buruh murah seperti Vietnam dan Indonesia.
“Yang justru perlu lebih dikhawatirkan sebenarnya adalah pangsa pasar ekspor Indonesia untuk produk-produk tersebut yang semakin tersaingi oleh produk-produk serupa dari negara-negara lain yang memiliki tingkat upah lebih rendah, seperti Vietnam dan Bangladesh,” tekannya.
Hanya saja, untuk beberapa produk ekspor Indonesia yang memiliki subtitusi impor di AS seperti minyak sawit, dirinya menyebutkan pemerintah patut mewaspadai peluangnya untuk dikenakan kebijakan restriktif khususnya dalam bentuk non-tarif.
Pasalnya, hambatan non-tarif di AS saat ini cukup banyak dan bervariasi. Berdasarkan laporan WTO, saat ini berbagai jenis hambatan non-tarif yang dikenakan AS berjumlah 4780, jauh lebih banyak dibanding Indonesia yang hanya berjumlah 272.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
